Ada yang ditanyakan?
Klik untuk chat dengan customer support kami
Teh Ayu● online 6282116932476
Teh Neng● online 6282116932479
● online
- Konsep & Kompilasi Riset Membelajarkan Matematika
- Capacity Building Aparatur Sipil Negara & Democrat
- Azas-Azas Manajemen
- Kimia Pangan Air Karbohidrat dan Lipid / Jenis Air
- Metode Pembelajaran Kooperatif Learning Tipe STAD
- Birokrasi Pelayanan Publik: Pelayanan Perizinan da
- Buku Latih Algoritma dan Pemrograman
- Fondasi dan Strategi Pengembangan Sumber Daya Apar
Sistem Peradilan Agama di Indonesia
Rp 96.800 Rp 121.000| Stok | Tersedia (100) |
| Kategori | Hukum |
Sistem Peradilan Agama di Indonesia
Peradilan Agama di indonesia pada dasarnya untuk mencari keadilan khusus bagi orang yang beragama islam. Aturan- aturanya yaitu hukum islam yang sudah menjadi hukum positif. praktik menangani perkara di peradilan agama mengacu kepada hukum acara perdata dan peraturan perundang – undangan seperti halnya pada peradilan umum hanya saja dalam peradilan agama materi dan sifatnya terbatas.
Dengan demikian, peradilan agama adalah sub sistem peradilan negara Republik Indonesia yang khusus melayani pencari keadilan yang beragama Islam, mengenai perkara tertentu, yang didasarkan pada hukum Islam.
Peradilan islam di Indonesia dalam undang – undang disebut peradilan agama dan peradilan ini sifatnya terbatas. terbatas artinya peradillan agama yang mempunyai kewenangan di bidang tertentu misalnya perkawinan, perceraian, warisan, hibah, wasiat, wakaf dan sengeketa ekonomi syari’ah.Artinya, tidak menangni perkara – perkara secara umum, misalnya: hukum pidana, korupsi, dan lain – lain
Buku ini membahas tentang kewenangan dan kedudukan peradilan agama, penjelasan kompilasi hukum islam, hukum perkawian, hukum perceraian, hukum harta kekayaan, hukum wasiat dan hibah, hukum ekonomi syari’ah, hukum pidana islam, hukum tata negara siyasah, hukum acara di peradilan agama, hukun putusan pengandilan agama, upaya hukum, pyitaan dan eksekusi, tentang pemberian kuasa, format permohonan gugatan dan surat kuasa di pengandilan agama.

Sistem Peradilan Agama di Indonesia
Pengarang :Ecep Nurjamal, S.H., M.H.
Editor: Aep Syaiful Hamidin
Bahan buku. : Bookpaper
Jumlah halaman: 246 Halaman
Ukuran. : 17,5 x 25 cm
ISBN : 978-623-6003-29-9
Tahun terbit : 2021
Sistem Peradilan Agama di Indonesia
| Berat | 400 gram |
| Kondisi | Baru |
| Dilihat | 1.954 kali |
| Diskusi | Belum ada komentar |
Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan hukum mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani proses pidana yang berdasarkan perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap anak, kelangsungan. Sistem peradikan pidana menjadi perangkat hukum dalam menanggulangi berbagai bentuk kriminalitas di masyarakat. Penggunaan sistem peradilan pidana… selengkapnya
Rp 67.000Buku Pengantar Hukum Indonesia ini terdiri dari tiga bagian, XIV Bab sebagai pengantar Hukum Indonesia yang pertama berisi Dasar Dasar Pokok Pengantar Hukum Indonesia, Sistem Hukum, Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Dasar-Dasar Pokok Hukum Perdata Dasar-Dasar Pokok Hukum Pidana, Dasar-Dasar Pokok Hukum Adat, Dasar-Dasar Pokok Hukum Pajak, Dasar-Dasar Pokok Hukum Lingkungan, Dasar-Dasar Pokok Hukum Agrararia, Dasar-Dasar… selengkapnya
Rp 115.000Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan prinsip-prinsip moral atau norma-norma atas gambaran standar tertentu dari perilaku manusia. Hak-hak tersebut merupakan hak mutlak yang melekat pada setiap individu yang harus mendapat perlindungan dari otoritas wilayah di mana manusia itu tinggal. Buku Hak Asasi Manusia dalam Realitas Global membahas konsep dasar hak asasi manusia, sejarah perkembangan hak asasi… selengkapnya
Rp 135.000 Rp 150.000Hukum siber saat ini digunakan secara internasional yang dilandasi pemikiran bahwa cyber jika diidentikan dengan dunia maya akan menghadapi persoalan terkait dengan pembuktian dan penegakan hukumnya sangat rentan untuk diubah, disadap, dipalsukan dan dikirim keberbagai penjuru dunia dalam waktu yang relatif cepat. Sehingga dampak yang diakibatkannya pun sangat cepat dan besar. Kegiatan siber ini bersifat… selengkapnya
Rp 67.000Pemerintahan Daerah merupakan sub-ordinat dari Pemerintahan Pusat (Pemerintahan Negara). Untuk itu maka penyelenggaran pemerintahan di daerah tidak terlepas dari koordinasi dan pengawasan dari pemerintahan di pusat. Sebagai kajian dari ilmu hukum maka Hukum Pemerintahan Daerah diperlukan dalam rangka mempelajari dan menganalisa penyelenggaraan pemerintahan di daerah dari aspek hukum. Sehingga memberikan penguatan hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan… selengkapnya
Rp 60.000Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Mediasi Mediasi adalah salah satu upaya penyelesaian sengketa dimana para pihak yang berselisih atau bersengketa bersepakat untuk mengadirkan pihak ketiga yang independen guna bertindak sebagai mediator. Buku Penyelesaian Perkara Perceraian melalui Mediasi membahas mengenai teori dalam penyelesaian konflik, mediasi dalam sistem syariah, hukum adat, dan hukum nasional, perkawinan dan putusnya perkawinan…. selengkapnya
Rp 85.500 Rp 98.800Urgensi dan ide dan gagasan yang mengharuskan agar buku ini diterbitkan, karena perkembangan studi filsafat hukum dalam lintas literatur ilmiah sangatlah menarik untuk didiskusikan dalam beberapa perspektif yang berbeda. Dimana filsafat hukum antara keberan dan keadilan satu nomenklatur alasan mengapa buku ini perlu saya terbitkan. Pada hakikat dalam filsafat hukum, keadilan dan kebenaran merupakan suatu… selengkapnya
Rp 73.500Dalam lintasan sejarah peradaban manusia, hukum tidak pernah hadir sebagai sekadar teks yang beku. Ia hidup, bergerak, dan berdenyut bersama dinamika kekuasaan, perubahan sosial, serta pergulatan nilai-nilai yang membentuk suatu bangsa. Di antara cabang-cabang ilmu hukum, hukum konstitusi menempati ruang yang paling fundamental—sebagai fondasi yang menopang bangunan negara dan sebagai cermin dari cita-cita kolektif suatu… selengkapnya
*Harga Hubungi CSIstilah politik hukum merujuk pada arah, kebijakan, dan strategi negara dalam membentuk dan menyelenggarakan hukum sebagai sarana untuk mencapai tujuan berbangsa dan bernegara. Politik hukum berfungsi sebagai blueprint yang mengarahkan bagaimana hukum harus dibentuk, dijalankan, dan diubah, sejalan dengan visi ideologis, konstitusional, serta kebutuhan sosial-politik suatu negara. Politik hukum mencakup beberapa dimensi penting, yaitu: pembentukan… selengkapnya
Rp 105.000Etika, Kode Etik Profesi, dan Hukum Kesehatan. Seiring perkembangan budaya yang notabene mempengaruhi perkembangan tatanan, aturan, dan norma dalam masyarakat, lahirlah hukum. Lahirnya hukum seperti zaman modern saat ini, tentu dipengaruhi dengan ilmu pengetahuan yang berkembang. Ilmu pengetahuan tersebut mempengaruhi logika, etika, dan estetika masyarakat yang diwujudkan atau diimplementasikan dalam bentuk budaya. Sehingga, dengan perkembangan… selengkapnya
Rp 90.000
Belum ada komentar, buka diskusi dengan komentar Anda.