● online
- Geografi Regional Indonesia....
- Fondasi dan Strategi Pengembangan Sumber Daya Apar....
- Metodologi Riset Kuantitatif Bidang Pariwisata....
- Tuah Islam Bagi Jagat Raya - Hasani Ahmad Said....
- Perencanaan dan Evaluasi Kesehatan Terpadu....
- Landasan Pendidikan untuk Guru dan Calon Guru Dile....
- Perencanaan dan Pengendalian Produksi....
- Panduan Praktikum Teknologi Pangan D-III dan D-IV ....
Birokrasi Pelayanan Publik: Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Terpadu
| Stok | Tersedia |
| Kategori | Pemerintahan |
Birokrasi Pelayanan Publik: Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Terpadu
Birokrasi Pelayanan Publik: Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Terpadu ini menguraikan mengenai: pelayanan publik, perizinan dan nonperizinan, peranan birokrasi dalam pelayanan perizinan, hubungan birokrasi dan pelayanan publik, sistem pelayanan perizinan dan nonperizinan, bentuk organisasi pelayanan terpadu, peraturanperaturan pelayanan perizinan dan nonperizinan, standar minimal pelayanan perizinan dan nonperizinan, serta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan.
Birokrasi Pelayanan Publik: Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Terpadu
Pengarang: Waluyo Zulfikar dan Dadan Kurnia
Editor: Aep Syaiful Hamidin
Ukuran: 14,5 x 21 cm, 150 halaman
Penerbit: Manggu Makmur Tanjung Lestari
Tags: Birokrasi, pelayanan publik
Birokrasi Pelayanan Publik: Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Terpadu
| Berat | 300 gram |
| Kondisi | Baru |
| Dilihat | 1.039 kali |
| Diskusi | Belum ada komentar |
Buku ‘Kebijakan Sektor Publik:Analisis, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan-kebijakan di sektor Publik’ ini merupakan panduan lengkap untuk memahami dunia kebijakan sektor publik yang tidak hanya teoretis, tetapi juga aplikatif. Pembaca akan dibawa untuk menyelami proses kompleks yang menghubungkan perencanaan kebijakan dengan dampaknya di masyarakat. Buku ini menyajikan pendekatan yang mendalam namun mudah dicerna, menjadikannya bacaan wajib… selengkapnya
Rp 81.500Perbandingan administrasi negara merupakan ilmu yang memiliki tujuan untuk membandingkan pola-pola administrasi dari berbagai sudut pandang, antara lain membandingkan administrasi penyelenggaraan di suatu negara misalnya bagaimana administrasi negara pra dan pasca kemerdekaan, perbandingan administrasi negara kerajaan dengan republik, dan perbandingan lainnya. Dengan adanya perbandingan administrasi negara, kita bisa mengambil manfaat dari sistem negara lain, kemudian… selengkapnya
Rp 49.800 Rp 56.160Politik anggaran merupakan suatu proses dimana terjadinya tawar-menawar antara para pelaku dalam membuat keputusan anggaran, kebijakan diekspresikan melalui proses anggaran; kelompok kepentingan yang aktif dalam pengambilan keputusan anggaran, tetapi mereka dikendalikan atau dapat dikontrol oleh persaingan antara mereka sendiri dan oleh proses anggaran yang memberikan atau menolak akses mereka untuk membuat keputusan. Politik anggaran menjadi… selengkapnya
Rp 135.000 Rp 158.200Aset daerah bukan sekadar kumpulan benda mati yang tercatat dalam neraca pemerintahan. Ia adalah wujud konkret dari amanah rakyat—tanah, bangunan, kendaraan, infrastruktur, hingga kekayaan lain yang menjadi penopang denyut pelayanan publik. Dalam dirinya melekat nilai-nilai kepercayaan, tanggung jawab, dan harapan akan kesejahteraan bersama. Karena itu, pengelolaannya tidak dapat dilakukan secara serampangan, melainkan menuntut sistem administrasi… selengkapnya
*Harga Hubungi CSTata kelola pemerintahan yang baik tentu memperhatikan semua aspek dalam peroses pengelolaannya. Lingkungan fisik maupun nonfisik dari pemerintahan tentu memberikan efek yang sangat signifikan terhadap jalannya roda pemerintahan. Begitu juga dengan lingkungan eksternal dan internal. Tentu ini semua akan berdampak yang sangat siginifikan, baik dikelola dengan cara yang baik maupun dengan cara yang tidak baik…. selengkapnya
Rp 80.000Hubungan Pemerintah antara pusat dan daerah senantiasa menarik dan menjadi bahan penting untuk ditelaah karena setelah berdirinya negara Indonesia, urusan pemerintah pusat dan daerah selalu berubah-ubah, ini dapat dilihat dari perubahan Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini membuktikan bahwa masalah hubungan pusat dan daerah yang berlangsung selama ini masih mencari jati diri dalam mencapai tujuan… selengkapnya
Rp 59.000 Rp 65.000Buku pelayanan publik ini ditulis untuk memenuhi kebutuhan bahan bacaan dan pembelajaran bagi mahasiswa dan praktisi. Buku ini menguraikan secara teoretis dan praktis pelayanan publik sebagai panduan dalam memahami dan menerapkan prinsip-prinsip pelayanan prima oleh aparatur pemerintah dan karyawan dalam memenuhi berbagai kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Jika aparatur pemerintah dan karyawan mempraktikkan prinsip-prinsip dan kriteria… selengkapnya
Rp 81.500Perencanaan pembangunan nasional, daerah, dan desa merupakan agenda rutin dan wajib yang sudah, sedang dan akan terus dibicarakan dan dilaksanakan di Indonesia. Semua pihak harus turut terlibat dalam proses perencanaan pengembangan. Perencanaan pembangunan desa merupakan bagian dari perencanaan pembangunan daerah, dan perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian dari perencanaan pembangunan nasional yang tidak dapat dipisahkan antara… selengkapnya
Rp 121.500 Rp 135.000Buku Sistem pemerintahan desa di Indonesia membahas sejarah desa, kedudukan, kewenangan dan dinamika yang melingkupi desa, susunan pemerintahan desa, mekanisme politik pemerintahan desa, dana desa dan sumber pendanaan desa, pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat, dan kontemplasi permasalahan kontemporer pemerintahan desa. Susunan pemerintahan desa berbicara mengenai struktur organisasi dan fungsi kelembagaan desa mulai dari Kepala Desa,… selengkapnya
Rp 70.000 Rp 81.000Administrasi publik merupakan disiplin ilmu yang terus berkembang mengikuti dinamika masyarakat, perubahan sistem pemerintahan, serta kemajuan teknologi. Perjalanan panjang administrasi publik menunjukkan transformasi yang signifikan, mulai dari paradigma klasik yang menitikberatkan pada efisiensi birokrasi dan rasionalitas organisasi, hingga pendekatan kontemporer yang mengedepankan partisipasi publik, kolaborasi antarpemangku kepentingan, transparansi, akuntabilitas, serta tata kelola pemerintahan yang baik… selengkapnya
Rp 70.000



Belum ada komentar, buka diskusi dengan komentar Anda.