● online
- Internet Marketing: Strategi dan Pengaruhnya
- Tata Kelola Akuntansi dan Zakat
- Ulumul Qur'an: Sejarah, Pengetahuan dan Metodologi
- Komunikasi Lintas Agama
- Panduan Praktikum Biokimia Analis Kesehatan
- Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan Pu
- Audit Berbasis Risiko Tahapan Penugasan Audit Inte
- Lembaga Desa dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Din
Politik Hukum – Muh. Nasir
Rp 105.000| Stok | Tersedia |
| Kategori | Hukum, Politik |
Politik Hukum – Muh. Nasir
Istilah politik hukum merujuk pada arah, kebijakan, dan strategi negara dalam membentuk dan menyelenggarakan hukum sebagai sarana untuk mencapai tujuan berbangsa dan bernegara. Politik hukum berfungsi sebagai blueprint yang mengarahkan bagaimana hukum harus dibentuk, dijalankan, dan diubah, sejalan dengan visi ideologis, konstitusional, serta kebutuhan sosial-politik suatu negara.
Politik hukum mencakup beberapa dimensi penting, yaitu: pembentukan hukum, penegakan hukum, dan reformasi hukum. Sementara untuk klasifikasi politik hukum adalah politik hukum permanen dan politik hukum periodik. Sedangkan fungsi politik hukum adalah: pertama, menjadi dasar arah pembangunan hukum nasional. Kedua, mengarahkan pembentukan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan nilai dan kebutuhan masyarakat. Ketiga, mencegah terjadinya tumpang tindih norma hukum atau pembentukan hukum yang represif dan tidak adil. Keempat, mewujudkan keadilan sosial dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.
Salah satu contoh politik hukum di Indonesia yang terjadi di era Reformasi, yaitu reformasi hukum pasca-Orde Baru yang menekankan pada demokratisasi, HAM, dan supremasi hukum. Contoh lain sebagai cerminan politik hukum adalah Undang-Undang KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) sebagai bentuk politik hukum dalam pemberantasan korupsi. Amandemen UUD 1945 tahun 1999–2002 sebagai bentuk politik hukum konstitusional.
Semua yang berkenaan dengan politik hukum dibahas dalam buku ini secara rinci, sederhana, dan mudah untuk dipahami. Oleh sebab itu, buku ini wajib untuk dijadikan sebagai rujukan bagi para mahasiswa hukum maupun umum dalam menggali lebih dalam mengenai politik hukum. Buku ini juga sangat cocok untuk dipelajari bagi para politisi dan berbagai aktivis agar dapat memahami apa yang disuarakan dan diperjuangkan dalam berbagai forum dan kesempatan.

POLITIK HUKUM
Penyusun: Dr. H. Muh. Nasir S.H., M.Hum.
Editor: Aep Syaiful Hamidin
Desain Sampul: Ripqi Zulfikor
Desain Isi: Sy.
Penerbit: MANGGU MAKMUR TANJUNG LESTARI
Cet. I, 2025
224 hlm.; 17,5 cm × 25 cm
Tags: Politik Hukum
Politik Hukum – Muh. Nasir
| Berat | 300 gram |
| Kondisi | Baru |
| Dilihat | 733 kali |
| Diskusi | Belum ada komentar |
Problematika hukum Islam adalah permasalahan umum yang terjadi disekitar masyarakat dan dibahas berdasarkan hukum-hukum/konsep Islam. Problematika hukum Islam menjawab permasalahan-permasalahan kontemporer membahas tentang hukum transpalasi organ tubuh, hukum kontrasepsi dan sterilisasi, hukum aborsi, hukum perbankan, hukum asuransi, hukum homoseksual dan lesbian, hukum korupsi dan graifikasi, khilafah Islamiyah, hukum golput, hukum jihad, hukum bisnis online, hukum… selengkapnya
Rp 20.000 Rp 25.000Sejak Papua berintegrasi pada tahun 1963 secara defacto dan secara dejure pada tahun 1969 pergolakan tuntutan kemerdekaan Papua oleh orang Papua selalu didengungkan secara terus menerus. Sementara Pemerintah juga tidak pernah diam untuk berupaya melakukan pendekatan melalui berbagai cara, baik secara represif maupun preventif dalam penanganannnya. Pemerintah juga melalui berbagai regulasi terus memajukan Papua untuk… selengkapnya
Rp 210.500 Rp 246.000Jejak Politik Kiai – Membaca Citra Politik Kiai dan Pengaruhnya terhadap Masa Depan Lembaga Pendidikan Islam Kiai merupakan sosok sentral dan aktor utama perubahan di masyarakat, serta menjadi sosok yang menjadi panutan dan diikuti semua fatwa dan tindak-tanduknya. Praktik politik kiai merupakan realitas sosial dan historis sejak terbukanya kran demokrasi sejak era reformasi. Buku Jejak… selengkapnya
Rp 50.000Implementasi Pengawasan Penyelenggaraan Pendidikan sebagai kegiatan yang ditunjukkan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu proses dan hasil pembelajaran. Sistem pengawasan dilakukan oleh pengawas pendidik yang secara legal diberikan kewenangan untuk menangani masalah dengan mempertimbangkan aspek keadilan, pemerataan layanan, dan penyebaran informasi yang akurat. Pengawasan adalah salah satu instrumen utama untuk menjamin mutu dan mengembangkan standar pendidikan…. selengkapnya
Rp 85.000Hukum tidak pernah tumbuh dalam ruang yang hampa. Ia lahir dari perjalanan sejarah, dibentuk oleh nilai-nilai masyarakat, dipengaruhi oleh konfigurasi politik, serta berkembang mengikuti perubahan sosial yang terjadi dari waktu ke waktu. Karena itu, hukum pidana yang berlaku di suatu negara tidak selalu memiliki wajah yang sama dengan hukum pidana di negara lain. Di balik… selengkapnya
*Harga Hubungi CSHak Asasi Manusia (HAM) merupakan prinsip-prinsip moral atau norma-norma atas gambaran standar tertentu dari perilaku manusia. Hak-hak tersebut merupakan hak mutlak yang melekat pada setiap individu yang harus mendapat perlindungan dari otoritas wilayah di mana manusia itu tinggal. Buku Hak Asasi Manusia dalam Realitas Global membahas konsep dasar hak asasi manusia, sejarah perkembangan hak asasi… selengkapnya
Rp 135.000 Rp 150.000Hukum, ekonomi, dan bisnis merupakan komponen-komponen yang sangat penting kegunaannya dalam era globalisasi saat ini namun keberadaannya saling menimbulkan problematika, yakni saling bertumpang tindih. Melalui buku Pengantar Hukum Bisnis di Indonesia ini penulis berusaha memberikan pemahaman awal tentang konsep hukum bisnis, ditulis dengan bahasa yang cukup sederhana dan mudah dipahami untuk para pemula yang baru… selengkapnya
Rp 63.000 Rp 70.000Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia begitu cepat dalam 2 dekade terakhir, perkembangan ini didukung oleh aspirasi masyarakat yang ingin menjalankan transaksi keuangan dengan sistem islami. Dalam perjalanannya, banyak tantangan legitimasi atas suatu produk yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan khususnya lembaga keuangan syariah. Legitimasi tersebut tentu saja berupa fatwa yang secara khusus dikeluarkan oleh Dewan… selengkapnya
Rp 110.000 Rp 125.000Ilmu Negara, sudah sejak lama konsep negara dibahas di berbagai kesempatan oleh para pakar. Sejak dulu hingga sekarang, konsep negara terus berkembang dan dibahas yang disesuaikan dengan perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan. Sehingga tidak heran jika banyak pengertian negara yang dikemukakan oleh pada pakar. Salah satunya yang dikelmukakan oleh Rousseau. Beliau mendefinisikan negara sebagai suatu… selengkapnya
Rp 69.000 Rp 76.700Negara sebagai sebuah entitas besar dimana terdapat pemerintah dan rakyat. Diantara keduanya terdapat kekuasaan yang mengatur berjalannya penyelenggaraan suatu negara. Untuk mengatur proses penyelenggaraan negara diperlukan seperangkat hukum yang disebut Hukum Tata Negara yang dapat kita simpulkan sebagai hukum atau aturan yang bersangkutan dengan tindakan suatu negara. Mempelajari Hukum tata negara sangat penting. HTN sangat… selengkapnya
Rp 56.700 Rp 63.000

Belum ada komentar, buka diskusi dengan komentar Anda.