Filsafat Hukum – Muh. Nasir

Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia begitu cepat dalam 2 dekade terakhir, perkembangan ini didukung oleh aspirasi masyarakat yang ingin menjalankan transaksi keuangan dengan sistem islami. Dalam perjalanannya, banyak tantangan legitimasi atas suatu produk yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan khususnya lembaga keuangan syariah. Legitimasi tersebut tentu saja berupa fatwa yang secara khusus dikeluarkan oleh Dewan… selengkapnya

Peradilan Agama di indonesia pada dasarnya untuk mencari keadilan khusus bagi orang yang beragama islam. Aturan- aturanya yaitu hukum islam yang sudah menjadi hukum positif. praktik menangani perkara di peradilan agama mengacu kepada hukum acara perdata dan peraturan perundang – undangan seperti halnya pada peradilan umum hanya saja dalam peradilan agama materi dan sifatnya terbatas…. selengkapnya

Hukum Agraria ini disusun dalam rangka memenuhi kebutuhan bahan bacaan di bidang hukum, khususnya bagi mahasiswa yang menempuh mata kuliah hukum agraria. Dalam Buku  ini disajikan pokok-pokok bahasan mengenai Pengertian Hukum Agraria dan Hukum Tanah, Politik Hukum Agraria, Hukum Agraria sebelum berlakunya UUPA, Sejarah Pembentukan UUPA, Hukum Tanah Nasional, Hak-Hak Atas Tanah, Ketentuan Pokok Hak-Hak… selengkapnya

Dalam lintasan sejarah peradaban manusia, hukum tidak pernah hadir sebagai sekadar teks yang beku. Ia hidup, bergerak, dan berdenyut bersama dinamika kekuasaan, perubahan sosial, serta pergulatan nilai-nilai yang membentuk suatu bangsa. Di antara cabang-cabang ilmu hukum, hukum konstitusi menempati ruang yang paling fundamental—sebagai fondasi yang menopang bangunan negara dan sebagai cermin dari cita-cita kolektif suatu… selengkapnya

Buku metode penelitian hukum ini disusun dalam rangka memenuhi kebutuhan bahan referensi di bidang hukum, khususnya bagi mahasiswa yang menempuh mata kuliah Metode Penelitian Hukum. Dalam Buku ini disajikan pokok-pokok bahasan mengenai metode penelitian hukum dalam konsep, karakteristik penelitian hukum terhadap teori hukum, identifikasi permasalahan hukum, metode penemuan fakta dan norma, desain penelitian, plagiarisme dan… selengkapnya

Filsafat Islam secara historis, pertama dan paling bertahan adalah peripatetik. Setiap aliran filsafat setelahnya dari filsafat iluminasi, filsafat Hikmah Muta’aliyah dan bahkan juga irfan tidak dapat lepas dari pengaruhnya. Filsafat Iluminasi, Suhrawardi sang martir (al-Maqtul) pendiri filsafat iluminasi juga banyak memanfaatkan prinsip-prinsip peripatetik. Sebagian ahli filsafat Islam menganggap filsafat iluminasi adalah neo-peripatetik. Sementara Mulla Sadra… selengkapnya

Filsafat iluminasi ini diambil dari kata Isyroq yang berarti Timur. Timur diartikan dengan dunia cahaya dan dunia malaikat yang bebas dari kegelapan dan materi, sedangkan barat adalah dunia kegelapan dan materi. Dunia Tengah adalah langit-langit yang menampakkan pembauran antara cahaya dan sedikit kegelapan. Syihab Al-Din Yahya ibn Habasyi Ibn Amirak Abu Al-Futuh Suhrawardi, atau lebih… selengkapnya

Istilah politik hukum merujuk pada arah, kebijakan, dan strategi negara dalam membentuk dan menyelenggarakan hukum sebagai sarana untuk mencapai tujuan berbangsa dan bernegara. Politik hukum berfungsi sebagai blueprint yang mengarahkan bagaimana hukum harus dibentuk, dijalankan, dan diubah, sejalan dengan visi ideologis, konstitusional, serta kebutuhan sosial-politik suatu negara. Politik hukum mencakup beberapa dimensi penting, yaitu: pembentukan… selengkapnya

Empat pilar kebangsaan adalah tiang penyangga yang kokoh (soko guru) agar rakyat Indonesia merasa nyaman, aman, tenteram dan sejahtera serta terhindar dari berbagai macam gangguan dan bencana. Suatu Negara akan berjalan dengan baik bila Negara tersebut berprinsip dengan ideologi yang sesuai dengan karakteristik penduduknya. Empat pilar berbangsa dan bernegara mengurai tentang macam-macam ideologi di dunia,… selengkapnya

Hukum Acara Perdata di Indonesia merupakan bagian dari hukum formil yang memiliki fungsi vital dalam menata dan mengarahkan proses penyelesaian sengketa keperdataan melalui lembaga peradilan secara tertib, sistematis, dan berkeadilan. Ia mengatur prosedur hukum yang harus ditempuh oleh para pihak yang berperkara dengan tujuan untuk menjamin perlindungan hukum serta menegakkan hak-hak keperdataan yang dilanggar. Sebagai… selengkapnya