Ada yang ditanyakan?
Klik untuk chat dengan customer support kami
Teh Ayu● online 6282116932476
Teh Neng● online 6282116932479
● online
- Pre-Mortem Education: Pendidikan Pra-Kematian
- Buku Latih Algoritma dan Pemrograman
- Tenses Are Easy & Fun - Belajar Tenses Mudah
- Pandawa Kurawa (Kumpulan Cerpen)
- Edible Coating pada Buah Tomat
- Petunjuk Kader Jumantik uru Pemantau Jentik
- Keperawatan Medikal Bedah Sistem Muskuloskeletal
- Sosiologi Pemberdayaan Masyarakat Pelaku Agribisni
Penegakan Hukum Pidana Lingkungan
Rp 83.500 Rp 94.560| Kode | 978-602-5717-91-8 |
| Stok | Tersedia (101) |
| Kategori | Hukum |
Penegakan Hukum Pidana Lingkungan
Penegakan Hukum Pidana Lingkungan
Pengarang: Dr. La Ode Angga, S.Ag. SH. M. Hum
Editor: Aep Syaiful Hamidin
ISBN : 978-602-5717-91-8
Kertas: Bookpaper
Isi: 201
Ukuran: 17.5 cm x 25 cm
Terbit: 2019
Penerbit: Manggu Makmur Tanjung Lestari
Hukum Pidana Lingkungan adalah peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana lingkungan seperti perusakan lingkungan, pencemaran lingkungan, pembakaran hutan, illegalloging, dll.
Buku Penegakan Hukum Pidana Lingkungan mengurai tentang tinjauan umum hukum pidana lingkungan, penuntutan tindak pidana lingkungan hidup, penegakan dan pertanggungjawaban hukum pidana lingkungan tuntutan dan bentuk pertanggungjawaban hukum pidana kasus perusakan lingkungan hidup akibat penebangan hutan secara liar. Sistem hukum adalah sistem terbuka, sistem hukum merupakan kesatuan unsur-unsur yaitu peraturan-peraturan, penetapan, yang dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, sejarah, dsb.
Penuntutan tindak pidana lingkungan hidup dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan, perlawanan di pengadilan dan putusan. Penegakan dan pertanggungjawaban hukum pidana lingkungan merupakan upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dn persayaratan dalam ketentuan yang belaku secara umum dan individual melalui pemungsian dan penetapan secara administratif, keperdataan, dan kepidanaan.
Buku Penegakan Hukum Pidana Lingkungan ini diharapkan bisa dijadikan referensi pembelajaran Penegakan Hukum Pidana Lingkungan dan juga penelitian ilmu hukum lingkungan hidup. Buku ini sangat cocok bagi siapa saja yang sedang mendalami ilmu hukum lingkungan hidup.
Tags: bencana alam, Hukum pidana, Hukum pidana lingkungan, Penegakan hukum, Pengadilan hukum, Penyelidikan
Penegakan Hukum Pidana Lingkungan
| Berat | 325 gram |
| Kondisi | Baru |
| Dilihat | 1.574 kali |
| Diskusi | Belum ada komentar |
Sejak Papua berintegrasi pada tahun 1963 secara defacto dan secara dejure pada tahun 1969 pergolakan tuntutan kemerdekaan Papua oleh orang Papua selalu didengungkan secara terus menerus. Sementara Pemerintah juga tidak pernah diam untuk berupaya melakukan pendekatan melalui berbagai cara, baik secara represif maupun preventif dalam penanganannnya. Pemerintah juga melalui berbagai regulasi terus memajukan Papua untuk… selengkapnya
Rp 210.500 Rp 246.000Buku metode penelitian hukum ini disusun dalam rangka memenuhi kebutuhan bahan referensi di bidang hukum, khususnya bagi mahasiswa yang menempuh mata kuliah Metode Penelitian Hukum. Dalam Buku ini disajikan pokok-pokok bahasan mengenai metode penelitian hukum dalam konsep, karakteristik penelitian hukum terhadap teori hukum, identifikasi permasalahan hukum, metode penemuan fakta dan norma, desain penelitian, plagiarisme dan… selengkapnya
Rp 135.000Urgensi dan ide dan gagasan yang mengharuskan agar buku ini diterbitkan, karena perkembangan studi filsafat hukum dalam lintas literatur ilmiah sangatlah menarik untuk didiskusikan dalam beberapa perspektif yang berbeda. Dimana filsafat hukum antara keberan dan keadilan satu nomenklatur alasan mengapa buku ini perlu saya terbitkan. Pada hakikat dalam filsafat hukum, keadilan dan kebenaran merupakan suatu… selengkapnya
Rp 73.500Empat pilar kebangsaan adalah tiang penyangga yang kokoh (soko guru) agar rakyat Indonesia merasa nyaman, aman, tenteram dan sejahtera serta terhindar dari berbagai macam gangguan dan bencana. Suatu Negara akan berjalan dengan baik bila Negara tersebut berprinsip dengan ideologi yang sesuai dengan karakteristik penduduknya. Empat pilar berbangsa dan bernegara mengurai tentang macam-macam ideologi di dunia,… selengkapnya
Rp 49.500 Rp 55.000Implementasi Pengawasan Penyelenggaraan Pendidikan sebagai kegiatan yang ditunjukkan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu proses dan hasil pembelajaran. Sistem pengawasan dilakukan oleh pengawas pendidik yang secara legal diberikan kewenangan untuk menangani masalah dengan mempertimbangkan aspek keadilan, pemerataan layanan, dan penyebaran informasi yang akurat. Pengawasan adalah salah satu instrumen utama untuk menjamin mutu dan mengembangkan standar pendidikan…. selengkapnya
Rp 85.000Hukum Acara Perdata di Indonesia merupakan bagian dari hukum formil yang memiliki fungsi vital dalam menata dan mengarahkan proses penyelesaian sengketa keperdataan melalui lembaga peradilan secara tertib, sistematis, dan berkeadilan. Ia mengatur prosedur hukum yang harus ditempuh oleh para pihak yang berperkara dengan tujuan untuk menjamin perlindungan hukum serta menegakkan hak-hak keperdataan yang dilanggar. Sebagai… selengkapnya
Rp 97.000Negara sebagai sebuah entitas besar dimana terdapat pemerintah dan rakyat. Diantara keduanya terdapat kekuasaan yang mengatur berjalannya penyelenggaraan suatu negara. Untuk mengatur proses penyelenggaraan negara diperlukan seperangkat hukum yang disebut Hukum Tata Negara yang dapat kita simpulkan sebagai hukum atau aturan yang bersangkutan dengan tindakan suatu negara. Mempelajari Hukum tata negara sangat penting. HTN sangat… selengkapnya
Rp 56.700 Rp 63.000Etika, Kode Etik Profesi, dan Hukum Kesehatan. Seiring perkembangan budaya yang notabene mempengaruhi perkembangan tatanan, aturan, dan norma dalam masyarakat, lahirlah hukum. Lahirnya hukum seperti zaman modern saat ini, tentu dipengaruhi dengan ilmu pengetahuan yang berkembang. Ilmu pengetahuan tersebut mempengaruhi logika, etika, dan estetika masyarakat yang diwujudkan atau diimplementasikan dalam bentuk budaya. Sehingga, dengan perkembangan… selengkapnya
Rp 90.000Pemerintahan Daerah merupakan sub-ordinat dari Pemerintahan Pusat (Pemerintahan Negara). Untuk itu maka penyelenggaran pemerintahan di daerah tidak terlepas dari koordinasi dan pengawasan dari pemerintahan di pusat. Sebagai kajian dari ilmu hukum maka Hukum Pemerintahan Daerah diperlukan dalam rangka mempelajari dan menganalisa penyelenggaraan pemerintahan di daerah dari aspek hukum. Sehingga memberikan penguatan hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan… selengkapnya
Rp 60.000Capita Selecta Tata Hukum Indonesia adalah Kumpulan tulisan / karangan yang masing-masing menguraikan tentang hukum, dalam tulisan ini akan memuat pembahasan tentang pengertian hukum. Buku Capita Selecta Tata Hukum Indonesia menjelaskan mengenai Manusia dan Masyarakat, Noram dan Sanksi, Hukum Agama, Hukum Antar Golongan, Hukum Pidana, Hukum Admisnistrasi Negara, Hukum Negara, Hukum Inernasional, Hukum Perdata, Hukum… selengkapnya
Rp 65.000
Belum ada komentar, buka diskusi dengan komentar Anda.