Pengantar Hukum Bisnis di Indonesia

Dewan pengawas Syariah adalah badan atau lembaga independen yang ditempatkan oleh dewan syari’ah. Untuk menjaga dan memastikan agar lembaga keuangan syariah dalam implementasi nya tidak menyimpang dan telah memenuhi prinsip-prinsip syariah, maka dibentuklah dewan pengawas Syariah. Buku Peran Dewan Pengawas Syariah ini membahas mengenai industri keuangan non bank, perusahaan asuransi syariah, pengukuran kinerja perusahaan asuransi… selengkapnya

Para pemangku kepentingan, memiliki ekspektasi yang tinggi terkait peran audit internal dalam pencegahan, pendeteksian, dan investigasi fraud. Namun isu independensi dan kompetensi auditor internal masih menjadi kendala terutama dalam melakukan investigasi fraud. Buku Deteksi dan Investigasi Fraud Transformasi Peran Auditor Internal ini merupakan pengembangan dari buku sebelumnya yang berjudul “FRAUD: Pencegahan dan Pengungkapannya Dalam Perspektif… selengkapnya

Kinerja Perusahaan menjelaskan mengenai rasio – rasio keungan disertai dengan rumus yang dapat digunakan serta cara menganalisisnya. Selain itu buku ini juga menyajikan hasil penelitian mengenai penilaian kinerja keungan yang di lakukan pada perushaan energi di indoneisa. Dimana, penulis menguji dampak pendemic covid – 19 terhadap kinerja perusahaan energi indonesia. Kinerja Perusahaan dengan pendekatan Rasio… selengkapnya

Hukum Agraria ini disusun dalam rangka memenuhi kebutuhan bahan bacaan di bidang hukum, khususnya bagi mahasiswa yang menempuh mata kuliah hukum agraria. Dalam Buku  ini disajikan pokok-pokok bahasan mengenai Pengertian Hukum Agraria dan Hukum Tanah, Politik Hukum Agraria, Hukum Agraria sebelum berlakunya UUPA, Sejarah Pembentukan UUPA, Hukum Tanah Nasional, Hak-Hak Atas Tanah, Ketentuan Pokok Hak-Hak… selengkapnya

Dalam rangka mendukung upaya terciptanya industri perbankan yang sehat baik dari perbankan konvensional dan perbankan syariah maka perlu dukungan dari berbagai pihak, baik dari para pelaku bisnis perbankan maupun kepentingan lainnya. Agar para pelaku bisnis perbankan dapat menjalankan bisnisnya dengan baik maka mereka perlu dibekali dengan pengetahuan (knowledge), keterampilan (skill) dan sikap (attitude) yang memadai… selengkapnya

Aktivitas Sosial dan Lingkungan pada Perusahaan Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) Perusahaan Berbasis Akuntansi Kinerja keuangan perusahaan industri bahan dasar dan energi di Indonesia diukur menggunakan ROA, ROE, dan NPM. Serta tambahan variabel baru hasil reduksi ketiga rasio tersebut. Diketahui bahwa baik ROA, ROE, maupun NPM memiliki nilai terkecil negatif. Artinya, terdapat perusahaan yang mengalami… selengkapnya

Budgeting: Perencanaan, Pengkoordinasian dan Pengawasan Kerja Pengarang: Ade Imam Muslim & Yoppi Palupi Purbaningsih Isi: 153 hal. + viii ISBN: 978-602-73777-4-8 Kertas: Bookpaper Tahun terbit: 2017 Penerbit: Manggu Makmur Tanjung Lestari Budgeting adalah proses merancang, melaksanakan, dan mengoperasikan anggaran. Ini adalah proses manajerial dari perencanaan dan persiapan anggaran, pengendalian anggaran dan prosedur terkait. Budgeting menjadi… selengkapnya

Competencies Entrepreneur Pengarang: R. Agus Setyo Pranowo & Rd. Much Jusup Nurgraha Editor: Aep S. Hamidin Isi: 149 Halaman ISBN: 978-602-5717-12-3 Kertas: Bookpaper Tahun terbit: 2018 Penerbit: Manggu Makmur Tanjung Lestari Competencies of entreprenur atau kompetensi entrepreneurial adalah seperangkat kemampuan yang terdiri dari pengetahuan, sikap serta keterampilan yang wajib dimiliki oleh seorang entrepreneur agar dapat… selengkapnya

Negara sebagai sebuah entitas besar dimana terdapat pemerintah dan rakyat. Diantara keduanya terdapat kekuasaan yang mengatur berjalannya penyelenggaraan suatu negara. Untuk mengatur proses penyelenggaraan negara diperlukan seperangkat hukum yang disebut Hukum Tata Negara yang dapat kita simpulkan sebagai hukum atau aturan yang bersangkutan dengan tindakan suatu negara. Mempelajari Hukum tata negara sangat penting. HTN sangat… selengkapnya

Sejak Papua berintegrasi pada tahun 1963 secara defacto dan secara dejure pada tahun 1969 pergolakan tuntutan kemerdekaan Papua oleh orang Papua selalu didengungkan secara terus menerus. Sementara Pemerintah juga tidak pernah diam untuk berupaya melakukan pendekatan melalui berbagai cara, baik secara represif maupun preventif dalam penanganannnya. Pemerintah juga melalui berbagai regulasi terus memajukan Papua untuk… selengkapnya