Strategi Politik dalam Pilkada

Kehidupan politik di Indonesia tidak dapat dilepaskan dengan ‘trend’ yang terjadi di dunia global. Pascareformasi, terdapat pergeseran yang sangat signifikan terhadap kehidupan berpolitik di Indonesia (Firmanzah, 2008).

Semangat emansipasi dan demokratisasi politik telah meningkatkan intensitas persaingan politik di Indonesia (Firmanzah, 2004; 2005; 2007; 2008), sehingga politisi dan partai politik perlu merancang ulang strategi bersaing untuk memenangkan persaingan politik.

Proses demokrasi yang merubah sistem pemilihan umum secara langsung terutama dalam pemilihan kepala daerah baru disahkan pada tahun 2005 dengan peraturan pemerintah No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Pada daerah kota dan kabupaten di Indonesia sendiri baru dimulai pada bulan Juni 2005 di Kabupaten Kutai dan untuk daerah setingkat Provinsi dilakukan pada Pilkada Sumatera Barat pada 2006.

Berangkat dari sini maka Pilkada dilakukan secara langsung. Hal ini diperlukan agar rakyat sendiri yang menentukan pilihannya sehingga diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelaksanaan otonomi daerah dan sekaligus kualitas demokrasi tentunya.

Tujuan utama dari keikutsertaan kandidat pada pesta demokrasi pemilihan kepala daerah tentu saja adalah perolehan suara yang dominan untuk memenangkan persaingan politik tersebut. Berbagai usaha dilakukan untuk meningkatkan kecenderungan memilih partisipan politik.

Dari berbagai peristiwa Pilkada di Indonesia, tidak bisa didapat suatu pola yang menjelaskan bagaimana kemenangan ini bisa diperoleh. Ada Pilkada yang bisa dimenangkan incumbent sebagai pemegang kekuasaan, tetapi pada kenyataannya banyak incumbent yang justru kalah dalam persaingan suara tersebut. Padahal pada saat ini memiliki peluang yang lebih besar untuk menang karena sedang berkuasa, seperti pada pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan, Maluku Utara, dan Jawa Barat (As Rifai, 2008).

Contoh lain yang bisa diamati adalah kemenangan Ratna Ani Lestari dalam Pilkada Banyuwangi tahun 2005. Bupati yang didukung oleh partai-partai non-parlemen bisa menang dengan suara 39% mengalahkan calon incumbent yang diusung partai besar (Partai Kebangkitan Bangsa-PKB) dan memiliki kursi terbanyak di DPRD Banyuwangi (Sobari, 2008).

Kekalahan calon yang diusulkan partai politik membuat sebuah asumsi adanya kebutuhan masyarakat tentang figur alternatif dalam pilkada, karena dukungan partai politik besar beserta organisasi masanya yang kuat bukan jaminan untuk menang. Figur alternatif bisa memperbesar kemungkinan menang, jika calon incumbent memiliki kinerja pemerintahan yang buruk. Tetapi sebaliknya, jika kinerja incumbent baik kemenangannya justru dengan perolehan suara yang sangat dominan (diatas 50%) (Sobari, 2008).

Asumsi di atas bisa saja benar, tetapi mengapa masyarakat memilih kandidat tertentu perlu untuk diketahui alasannya serta bagaimana pola hubungan itu bisa terbentuk. Ada pendapat yang mengatakan bahwa di Indonesia figur masih menjadi hal utama ketimbang isu dan program karena budaya politik Indonesia yang masih bersifat patrimionial dengan ikatan primordial yang kuat (As Rifai, 2008). Bisa dilihat dengan besarnya “patron” terhadap masyarakat dan kuatnya sentimen kedaerahan, suku, agama, dan berbagai pendekatan secara sosiologis lainnya.

Berdasarkan pengalaman dari Pilpres 2004 dan 2009 dengan sistem pemilihan presiden secara langsung dan keputusan Mahkamah Agung RI ten­tang suara terbanyak sebagai pemenang pemilu legislatif memang telah mengubah pola hubungan antara kandidat dan pendukungnya. Hubungannya menjadi bersifat langsung sehingga fungsi mediasi partai menjadi tidak terlalu signifikan. Hal ini sesuai dengan perkembangan terakhir yang terjadi di tanah air, telah terjadi pertarungan popularitas dan mesin politik.

Paradigma lama memenangkan pertarungan kekuasaan politik, terutama pemilu selama Orde Baru dengan pola represif sudah ketinggalan zaman. Perubahan sistem politik memberi peluang hadirnya cukup banyak partai politik dan individu sebagai calon kepala daerah. Jumlah partai yang beragam dan calon pemimpin politik yang banyak, secara langsung berimplikasi pada taktik dan strategi untuk memenangkan perebutan kekuasaan politik, di antaranya adalah untuk mengetahui bagaimana meningkatkan kecenderungan memilih masyarakat (Firmanzah, 2007).

Butler dan Collins (2001) melihat adanya peningkatan volatilitas atau semakin berubah-ubahnya (volatility) perilaku pemilih. Hal ini membuat ke­berpihakan pemilih menjadi lebih sulit diduga. Tidak stabilnya perilaku pemilih sangat dipengaruhi oleh semakin pudarnya ikatan ideologis pemilih dengan partai atau kontestan Pemilu, berakhirnya perang ideologis dan meningkatnya materialisme kapitalistik menyebabkan pemilih dewasa ini cenderung pragmatis, cenderung memilih partai atau kandidat yang mampu menawarkan produk politik yang lebih baik dibandingkan pesaing (Firmanzah, 2008).

Buku Political Marketing: Strategi Pemasaran dalam Mempengaruhi Keputusan Pemilih mengkaji tentang Marketing Politik dalam konsep Strategi Pemasaran dan Keputusan Pemilih, di mana ilmu marketing menjadi bagian yang sangat berperan dalam perkembangan kajian ilmu politik sehingga perkembangan teori pada pemasaran politik yaitu pada pembentukan variabel bauran pemasaran politik melalui literature review dan pengujian menemukan indikator-indikator dari variable bauran pemasaran politik baik pada produk politik, harga politik, distribusi politik dan harga politik.

Tags: Alvi Furwanti Alwie, Marketing Politik, Strategi Pilkada, Strategi Politik