● online
Penegakan Hukum Pidana Lingkungan
Rp 83.500 Rp 94.560| Kode | 978-602-5717-91-8 |
| Stok | Tersedia (101) |
| Kategori | Hukum |
Penegakan Hukum Pidana Lingkungan
Penegakan Hukum Pidana Lingkungan
Pengarang: Dr. La Ode Angga, S.Ag. SH. M. Hum
Editor: Aep Syaiful Hamidin
ISBN : 978-602-5717-91-8
Kertas: Bookpaper
Isi: 201
Ukuran: 17.5 cm x 25 cm
Terbit: 2019
Penerbit: Manggu Makmur Tanjung Lestari
Hukum Pidana Lingkungan adalah peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana lingkungan seperti perusakan lingkungan, pencemaran lingkungan, pembakaran hutan, illegalloging, dll.
Buku Penegakan Hukum Pidana Lingkungan mengurai tentang tinjauan umum hukum pidana lingkungan, penuntutan tindak pidana lingkungan hidup, penegakan dan pertanggungjawaban hukum pidana lingkungan tuntutan dan bentuk pertanggungjawaban hukum pidana kasus perusakan lingkungan hidup akibat penebangan hutan secara liar. Sistem hukum adalah sistem terbuka, sistem hukum merupakan kesatuan unsur-unsur yaitu peraturan-peraturan, penetapan, yang dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, sejarah, dsb.
Penuntutan tindak pidana lingkungan hidup dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan, perlawanan di pengadilan dan putusan. Penegakan dan pertanggungjawaban hukum pidana lingkungan merupakan upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dn persayaratan dalam ketentuan yang belaku secara umum dan individual melalui pemungsian dan penetapan secara administratif, keperdataan, dan kepidanaan.
Buku Penegakan Hukum Pidana Lingkungan ini diharapkan bisa dijadikan referensi pembelajaran Penegakan Hukum Pidana Lingkungan dan juga penelitian ilmu hukum lingkungan hidup. Buku ini sangat cocok bagi siapa saja yang sedang mendalami ilmu hukum lingkungan hidup.
Tags: bencana alam, Hukum pidana, Hukum pidana lingkungan, Penegakan hukum, Pengadilan hukum, Penyelidikan
Penegakan Hukum Pidana Lingkungan
| Berat | 325 gram |
| Kondisi | Baru |
| Dilihat | 1.692 kali |
| Diskusi | Belum ada komentar |
Hukum siber saat ini digunakan secara internasional yang dilandasi pemikiran bahwa cyber jika diidentikan dengan dunia maya akan menghadapi persoalan terkait dengan pembuktian dan penegakan hukumnya sangat rentan untuk diubah, disadap, dipalsukan dan dikirim keberbagai penjuru dunia dalam waktu yang relatif cepat. Sehingga dampak yang diakibatkannya pun sangat cepat dan besar. Kegiatan siber ini bersifat… selengkapnya
Rp 67.000Hukum, ekonomi, dan bisnis merupakan komponen-komponen yang sangat penting kegunaannya dalam era globalisasi saat ini namun keberadaannya saling menimbulkan problematika, yakni saling bertumpang tindih. Melalui buku Pengantar Hukum Bisnis di Indonesia ini penulis berusaha memberikan pemahaman awal tentang konsep hukum bisnis, ditulis dengan bahasa yang cukup sederhana dan mudah dipahami untuk para pemula yang baru… selengkapnya
Rp 63.000 Rp 70.000Hukum Agraria ini disusun dalam rangka memenuhi kebutuhan bahan bacaan di bidang hukum, khususnya bagi mahasiswa yang menempuh mata kuliah hukum agraria. Dalam Buku ini disajikan pokok-pokok bahasan mengenai Pengertian Hukum Agraria dan Hukum Tanah, Politik Hukum Agraria, Hukum Agraria sebelum berlakunya UUPA, Sejarah Pembentukan UUPA, Hukum Tanah Nasional, Hak-Hak Atas Tanah, Ketentuan Pokok Hak-Hak… selengkapnya
Rp 85.000Pemerintahan Daerah merupakan sub-ordinat dari Pemerintahan Pusat (Pemerintahan Negara). Untuk itu maka penyelenggaran pemerintahan di daerah tidak terlepas dari koordinasi dan pengawasan dari pemerintahan di pusat. Sebagai kajian dari ilmu hukum maka Hukum Pemerintahan Daerah diperlukan dalam rangka mempelajari dan menganalisa penyelenggaraan pemerintahan di daerah dari aspek hukum. Sehingga memberikan penguatan hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan… selengkapnya
Rp 60.000Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan hukum mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani proses pidana yang berdasarkan perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap anak, kelangsungan. Sistem peradikan pidana menjadi perangkat hukum dalam menanggulangi berbagai bentuk kriminalitas di masyarakat. Penggunaan sistem peradilan pidana… selengkapnya
Rp 67.000Hukum Acara Perdata di Indonesia merupakan bagian dari hukum formil yang memiliki fungsi vital dalam menata dan mengarahkan proses penyelesaian sengketa keperdataan melalui lembaga peradilan secara tertib, sistematis, dan berkeadilan. Ia mengatur prosedur hukum yang harus ditempuh oleh para pihak yang berperkara dengan tujuan untuk menjamin perlindungan hukum serta menegakkan hak-hak keperdataan yang dilanggar. Sebagai… selengkapnya
Rp 97.000Problematika hukum Islam adalah permasalahan umum yang terjadi disekitar masyarakat dan dibahas berdasarkan hukum-hukum/konsep Islam. Problematika hukum Islam menjawab permasalahan-permasalahan kontemporer membahas tentang hukum transpalasi organ tubuh, hukum kontrasepsi dan sterilisasi, hukum aborsi, hukum perbankan, hukum asuransi, hukum homoseksual dan lesbian, hukum korupsi dan graifikasi, khilafah Islamiyah, hukum golput, hukum jihad, hukum bisnis online, hukum… selengkapnya
Rp 20.000 Rp 25.000Ilmu Negara, sudah sejak lama konsep negara dibahas di berbagai kesempatan oleh para pakar. Sejak dulu hingga sekarang, konsep negara terus berkembang dan dibahas yang disesuaikan dengan perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan. Sehingga tidak heran jika banyak pengertian negara yang dikemukakan oleh pada pakar. Salah satunya yang dikelmukakan oleh Rousseau. Beliau mendefinisikan negara sebagai suatu… selengkapnya
Rp 69.000 Rp 76.700Capita Selecta Tata Hukum Indonesia adalah Kumpulan tulisan / karangan yang masing-masing menguraikan tentang hukum, dalam tulisan ini akan memuat pembahasan tentang pengertian hukum. Buku Capita Selecta Tata Hukum Indonesia menjelaskan mengenai Manusia dan Masyarakat, Noram dan Sanksi, Hukum Agama, Hukum Antar Golongan, Hukum Pidana, Hukum Admisnistrasi Negara, Hukum Negara, Hukum Inernasional, Hukum Perdata, Hukum… selengkapnya
Rp 65.000Implementasi Pengawasan Penyelenggaraan Pendidikan sebagai kegiatan yang ditunjukkan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu proses dan hasil pembelajaran. Sistem pengawasan dilakukan oleh pengawas pendidik yang secara legal diberikan kewenangan untuk menangani masalah dengan mempertimbangkan aspek keadilan, pemerataan layanan, dan penyebaran informasi yang akurat. Pengawasan adalah salah satu instrumen utama untuk menjamin mutu dan mengembangkan standar pendidikan…. selengkapnya
Rp 85.000

Belum ada komentar, buka diskusi dengan komentar Anda.