● online
- Corak Sastra Tafsir Al-Qur'an: Studi atas Tafsir A
- Jaringan dan Pembaharuan Ulama Tafsir Nusantara Ab
- Pengantar Hukum Bisnis di Indonesia
- Manajemen Operasi: Teori dan Aplikasi dalam Pengam
- Pendidikan Agama Islam: Untuk Perguruan Tinggi
- Antologi Puisi Memeluk Ramadhan Bersimbah Wabah
- Competencies Entrepreneur - R. Agus Setyo
- Cara Mendidik Anak Masa Kini
Hukum Acara Perdata di Indonesia
Rp 97.000| Stok | Tersedia |
| Kategori | Hukum |
Hukum Acara Perdata di Indonesia
Hukum Acara Perdata di Indonesia merupakan bagian dari hukum formil yang memiliki fungsi vital dalam menata dan mengarahkan proses penyelesaian sengketa keperdataan melalui lembaga peradilan secara tertib, sistematis, dan berkeadilan. Ia mengatur prosedur hukum yang harus ditempuh oleh para pihak yang berperkara dengan tujuan untuk menjamin perlindungan hukum serta menegakkan hak-hak keperdataan yang dilanggar.
Sebagai hukum formil, hukum acara perdata bertindak sebagai instrumen pelaksana bagi norma-norma hukum perdata materiil agar dapat ditegakkan secara nyata melalui mekanisme peradilan yang sah. Hukum acara perdata mengatur secara rinci mekanisme penyelesaian sengketa perdata di pengadilan, yang mencakup ketentuan mengenai tata cara pengajuan gugatan oleh pihak yang merasa hak keperdataannya dilanggar, tata cara pembelaan atau jawaban dari pihak tergugat, serta proses pembuktian yang harus dilakukan dengan menggunakan alat bukti yang diakui secara hukum seperti surat, saksi, pengakuan, sumpah, dan petunjuk.
Selanjutnya, hukum ini juga mengatur prosedur bagaimana hakim melakukan pemeriksaan perkara, menjatuhkan putusan berdasarkan fakta dan hukum yang terungkap di persidangan, serta mekanisme pelaksanaan (eksekusi) putusan tersebut agar memiliki daya paksa hukum.
Hukum acara perdata berperan sebagai instrumen yuridis yang menjembatani antara norma-norma hukum perdata materiil dengan realitas implementasinya dalam masyarakat. Melalui serangkaian prosedur formal yang diatur secara sistematis, hukum acara perdata memberikan mekanisme konkret bagi para pencari keadilan untuk menegakkan hak-haknya yang dilanggar, sekaligus memastikan bahwa norma-norma hukum perdata yang bersifat abstrak dapat memperoleh kekuatan mengikat dan dapat diberlakukan secara efektif melalui putusan pengadilan yang sah dan berwenang. Oleh karena itu, hukum acara perdata tidak hanya berfungsi sebagai tata cara, tetapi juga sebagai sarana fundamental untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, dan keteraturan sosial dalam masyarakat yang beradab.
Buku yang Anda baca ini merupakan buku yang secara khusus membahas mengenai hukum acara perdata di Indonesia. Bagaimanapun hukum acara perdata sangat penting bagi setiap orang yang notabene sebagai makhluk sosial, terutama bagi mereka yang sering dan selalu bekerja sama dengan orang atau pihak lain. Sehingga norma-norma keperdataan dapat berjalan dengan baik dan sebagaimana mestinya. Oleh sebab itu, buku ini penting untuk dikaji dan dijadikan rujukan bagi para praktisi, mahasiswa, maupun masyarakat umum. Pembahasan hukum acara perdata dalam buku ini sangat sederhana dan dapat dipahami dengan mudah.
Semua hal yang berkaitan dengan hukum acara perdata dibahas secara rinci, sehingga dapat dijadikan sebagai buku rujukan dalam mempelajari dan memperdalam hukum acara perdata di Indonesia.

HUKUM ACARA PERDATA DI INDONESIA
Penyusun: Dr. H. Muh. Nasir S.H., M.Hum.
Editor: Aep Syaiful Hamidin
Desain Sampul: Ripqi Zulfikor
Desain Isi: Sy.
Penerbit: MANGGU MAKMUR TANJUNG LESTARI
Cet. I, 2025
220 hlm.; 17,5 cm × 25 cm
Tags: Hukum Acara Perdata
Hukum Acara Perdata di Indonesia
| Berat | 300 gram |
| Kondisi | Baru |
| Dilihat | 654 kali |
| Diskusi | Belum ada komentar |
Pemerintahan Daerah merupakan sub-ordinat dari Pemerintahan Pusat (Pemerintahan Negara). Untuk itu maka penyelenggaran pemerintahan di daerah tidak terlepas dari koordinasi dan pengawasan dari pemerintahan di pusat. Sebagai kajian dari ilmu hukum maka Hukum Pemerintahan Daerah diperlukan dalam rangka mempelajari dan menganalisa penyelenggaraan pemerintahan di daerah dari aspek hukum. Sehingga memberikan penguatan hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan… selengkapnya
Rp 60.000Sejak Papua berintegrasi pada tahun 1963 secara defacto dan secara dejure pada tahun 1969 pergolakan tuntutan kemerdekaan Papua oleh orang Papua selalu didengungkan secara terus menerus. Sementara Pemerintah juga tidak pernah diam untuk berupaya melakukan pendekatan melalui berbagai cara, baik secara represif maupun preventif dalam penanganannnya. Pemerintah juga melalui berbagai regulasi terus memajukan Papua untuk… selengkapnya
Rp 210.500 Rp 246.000Etika, Kode Etik Profesi, dan Hukum Kesehatan. Seiring perkembangan budaya yang notabene mempengaruhi perkembangan tatanan, aturan, dan norma dalam masyarakat, lahirlah hukum. Lahirnya hukum seperti zaman modern saat ini, tentu dipengaruhi dengan ilmu pengetahuan yang berkembang. Ilmu pengetahuan tersebut mempengaruhi logika, etika, dan estetika masyarakat yang diwujudkan atau diimplementasikan dalam bentuk budaya. Sehingga, dengan perkembangan… selengkapnya
Rp 90.000Hukum siber saat ini digunakan secara internasional yang dilandasi pemikiran bahwa cyber jika diidentikan dengan dunia maya akan menghadapi persoalan terkait dengan pembuktian dan penegakan hukumnya sangat rentan untuk diubah, disadap, dipalsukan dan dikirim keberbagai penjuru dunia dalam waktu yang relatif cepat. Sehingga dampak yang diakibatkannya pun sangat cepat dan besar. Kegiatan siber ini bersifat… selengkapnya
Rp 67.000Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan hukum mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani proses pidana yang berdasarkan perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap anak, kelangsungan. Sistem peradikan pidana menjadi perangkat hukum dalam menanggulangi berbagai bentuk kriminalitas di masyarakat. Penggunaan sistem peradilan pidana… selengkapnya
Rp 67.000Dalam lintasan sejarah peradaban manusia, hukum tidak pernah hadir sebagai sekadar teks yang beku. Ia hidup, bergerak, dan berdenyut bersama dinamika kekuasaan, perubahan sosial, serta pergulatan nilai-nilai yang membentuk suatu bangsa. Di antara cabang-cabang ilmu hukum, hukum konstitusi menempati ruang yang paling fundamental—sebagai fondasi yang menopang bangunan negara dan sebagai cermin dari cita-cita kolektif suatu… selengkapnya
Rp 75.000Ilmu Negara, sudah sejak lama konsep negara dibahas di berbagai kesempatan oleh para pakar. Sejak dulu hingga sekarang, konsep negara terus berkembang dan dibahas yang disesuaikan dengan perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan. Sehingga tidak heran jika banyak pengertian negara yang dikemukakan oleh pada pakar. Salah satunya yang dikelmukakan oleh Rousseau. Beliau mendefinisikan negara sebagai suatu… selengkapnya
Rp 69.000 Rp 76.700Problematika hukum Islam adalah permasalahan umum yang terjadi disekitar masyarakat dan dibahas berdasarkan hukum-hukum/konsep Islam. Problematika hukum Islam menjawab permasalahan-permasalahan kontemporer membahas tentang hukum transpalasi organ tubuh, hukum kontrasepsi dan sterilisasi, hukum aborsi, hukum perbankan, hukum asuransi, hukum homoseksual dan lesbian, hukum korupsi dan graifikasi, khilafah Islamiyah, hukum golput, hukum jihad, hukum bisnis online, hukum… selengkapnya
Rp 20.000 Rp 25.000Implementasi Pengawasan Penyelenggaraan Pendidikan sebagai kegiatan yang ditunjukkan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu proses dan hasil pembelajaran. Sistem pengawasan dilakukan oleh pengawas pendidik yang secara legal diberikan kewenangan untuk menangani masalah dengan mempertimbangkan aspek keadilan, pemerataan layanan, dan penyebaran informasi yang akurat. Pengawasan adalah salah satu instrumen utama untuk menjamin mutu dan mengembangkan standar pendidikan…. selengkapnya
Rp 85.000Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan prinsip-prinsip moral atau norma-norma atas gambaran standar tertentu dari perilaku manusia. Hak-hak tersebut merupakan hak mutlak yang melekat pada setiap individu yang harus mendapat perlindungan dari otoritas wilayah di mana manusia itu tinggal. Buku Hak Asasi Manusia dalam Realitas Global membahas konsep dasar hak asasi manusia, sejarah perkembangan hak asasi… selengkapnya
Rp 135.000 Rp 150.000

Belum ada komentar, buka diskusi dengan komentar Anda.