● online
- Manajemen Lembaga Pendidikan Islam
- Hegemoni Budaya Priyayi
- Practical Grammar: Grammar Book Special Edition
- English for Geography: A Digital Academic Learning
- Tata Kelola Sumber Daya Manusia Pemerintahan
- 7 Jurus BK Hebat: Implementasi pada BK PAUD/RA
- Manajemen Tenaga Pendidik Anak Usia Dini
- KEPEMIMPINAN CAMAT & LURAH DI INDONESIA: Teori, Re
Hukum Persaingan Usaha
Rp 95.000| Stok | Tersedia |
| Kategori | Hukum |
Hukum Persaingan Usaha
Hukum Persaingan Usaha adalah peraturan yang mengatur interaksi dan hubungan antara perusahaan atau pelaku usaha di pasar, di mana tingkah laku mereka didasarkan pada motif-motif ekonomi. Hukum persaingan usaha diciptakan untuk mendukung terbentuknya sistem ekonomi pasar yang sehat, sehingga persaingan antar pelaku usaha dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Hukum Persaingan Usaha menggali pemahaman para pihak yang terlibat dalam menafsirkan dan memahami makna persaingan usaha yang sehat dengan mempertimbangkan aspek hukum yang relevan. Buku ini melibatkan berbagai pelaku usaha di seluruh dunia, termasuk di negara-negara Asia (termasuk Indonesia), Uni Eropa, dan Amerika Serikat, dengan menganalisis lebih dari 100 kasus baik di dalam maupun di luar Indonesia. Hal ini dilakukan untuk memberikan gambaran kepada pembaca agar dapat memahami aspek-aspek persaingan usaha yang sehat.
Buku hukum persaingan usaha ini membahas topik-topik berikut:
Bab 1: Persaingan Usaha
Bab 2: Posisi Dominan
Bab 3: Perjanjian dan Kegiatan yang Dilarang
Bab 4: Komisi Pengawasan Persaingan Usaha
Bab 5: Penegakan Hukum
Editor: Aep Syaiful Hamidin
Hukum Persaingan Usaha
| Berat | 300 gram |
| Kondisi | Baru |
| Dilihat | 2.298 kali |
| Diskusi | Belum ada komentar |
Implementasi Pengawasan Penyelenggaraan Pendidikan sebagai kegiatan yang ditunjukkan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu proses dan hasil pembelajaran. Sistem pengawasan dilakukan oleh pengawas pendidik yang secara legal diberikan kewenangan untuk menangani masalah dengan mempertimbangkan aspek keadilan, pemerataan layanan, dan penyebaran informasi yang akurat. Pengawasan adalah salah satu instrumen utama untuk menjamin mutu dan mengembangkan standar pendidikan…. selengkapnya
Rp 85.000Istilah politik hukum merujuk pada arah, kebijakan, dan strategi negara dalam membentuk dan menyelenggarakan hukum sebagai sarana untuk mencapai tujuan berbangsa dan bernegara. Politik hukum berfungsi sebagai blueprint yang mengarahkan bagaimana hukum harus dibentuk, dijalankan, dan diubah, sejalan dengan visi ideologis, konstitusional, serta kebutuhan sosial-politik suatu negara. Politik hukum mencakup beberapa dimensi penting, yaitu: pembentukan… selengkapnya
Rp 105.000Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan hukum mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani proses pidana yang berdasarkan perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap anak, kelangsungan. Sistem peradikan pidana menjadi perangkat hukum dalam menanggulangi berbagai bentuk kriminalitas di masyarakat. Penggunaan sistem peradilan pidana… selengkapnya
Rp 67.000Hukum tidak pernah tumbuh dalam ruang yang hampa. Ia lahir dari perjalanan sejarah, dibentuk oleh nilai-nilai masyarakat, dipengaruhi oleh konfigurasi politik, serta berkembang mengikuti perubahan sosial yang terjadi dari waktu ke waktu. Karena itu, hukum pidana yang berlaku di suatu negara tidak selalu memiliki wajah yang sama dengan hukum pidana di negara lain. Di balik… selengkapnya
Rp 67.000Hukum Acara Perdata di Indonesia merupakan bagian dari hukum formil yang memiliki fungsi vital dalam menata dan mengarahkan proses penyelesaian sengketa keperdataan melalui lembaga peradilan secara tertib, sistematis, dan berkeadilan. Ia mengatur prosedur hukum yang harus ditempuh oleh para pihak yang berperkara dengan tujuan untuk menjamin perlindungan hukum serta menegakkan hak-hak keperdataan yang dilanggar. Sebagai… selengkapnya
Rp 97.000Pemerintahan Daerah merupakan sub-ordinat dari Pemerintahan Pusat (Pemerintahan Negara). Untuk itu maka penyelenggaran pemerintahan di daerah tidak terlepas dari koordinasi dan pengawasan dari pemerintahan di pusat. Sebagai kajian dari ilmu hukum maka Hukum Pemerintahan Daerah diperlukan dalam rangka mempelajari dan menganalisa penyelenggaraan pemerintahan di daerah dari aspek hukum. Sehingga memberikan penguatan hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan… selengkapnya
Rp 60.000Negara sebagai sebuah entitas besar dimana terdapat pemerintah dan rakyat. Diantara keduanya terdapat kekuasaan yang mengatur berjalannya penyelenggaraan suatu negara. Untuk mengatur proses penyelenggaraan negara diperlukan seperangkat hukum yang disebut Hukum Tata Negara yang dapat kita simpulkan sebagai hukum atau aturan yang bersangkutan dengan tindakan suatu negara. Mempelajari Hukum tata negara sangat penting. HTN sangat… selengkapnya
Rp 56.700 Rp 63.000Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Pengarang: Dr. La Ode Angga, S.Ag. SH. M. Hum Editor: Aep Syaiful Hamidin ISBN : 978-602-5717-91-8 Kertas: Bookpaper Isi: 201 Ukuran: 17.5 cm x 25 cm Terbit: 2019 Penerbit: Manggu Makmur Tanjung Lestari Hukum Pidana Lingkungan adalah peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta… selengkapnya
Rp 83.500 Rp 94.560Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Mediasi Mediasi adalah salah satu upaya penyelesaian sengketa dimana para pihak yang berselisih atau bersengketa bersepakat untuk mengadirkan pihak ketiga yang independen guna bertindak sebagai mediator. Buku Penyelesaian Perkara Perceraian melalui Mediasi membahas mengenai teori dalam penyelesaian konflik, mediasi dalam sistem syariah, hukum adat, dan hukum nasional, perkawinan dan putusnya perkawinan…. selengkapnya
Rp 85.500 Rp 98.800Buku Pengantar Hukum Indonesia ini terdiri dari tiga bagian, XIV Bab sebagai pengantar Hukum Indonesia yang pertama berisi Dasar Dasar Pokok Pengantar Hukum Indonesia, Sistem Hukum, Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Dasar-Dasar Pokok Hukum Perdata Dasar-Dasar Pokok Hukum Pidana, Dasar-Dasar Pokok Hukum Adat, Dasar-Dasar Pokok Hukum Pajak, Dasar-Dasar Pokok Hukum Lingkungan, Dasar-Dasar Pokok Hukum Agrararia, Dasar-Dasar… selengkapnya
Rp 115.000


Belum ada komentar, buka diskusi dengan komentar Anda.