Sistem Peradilan HAM

MANGGUSTORE.COM – Pada saat ini HAM (Hak Asasi Manusia) menjadi isu penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bahkan kini perlindungan HAM merupakan syarat bagi kerja sama internasional.

HAM pada dasarnya merupakan hak moral dan bukan hak politik. Oleh karenanya, seseorang bisa hidup tanpa adanya organisasi politik, seperti yang terjadi pada komunitas nomaden dan pemburu yang sampai kini masih bisa dijumpai di sejumlah tempat yang terisolasi.

Hak Asasi Manusia dalam Realitas Global (Penerbit Manggu)

BELI

HAM tidak hanya berkaitan dengan hak-hak sipil dan politik secara tradisional, tetapi juga dengan hak-hak ekonomi dan sosial. Konsep HAM dalam praktiknya tetap mengandung pebedaaan, terutama antara negara-negara liberal dengan negara-negara sosialis dan negara-negara muslim. Negara liberal memberikan prioritas kepada hak-hak sipil dan politik berdasarkan prinsip individualisme. Sedangkan negara sosialis atau komunis memberikan prioritas kepada hak-hak ekonomi dan sosial berdasarkan prinsip kolektivisme.

Sistem Hukum Peradilan Anak (Penerbit Manggu)

BELI

Banyak elit politik dan intelektual di dunia ketiga (yaitu negara-negara berkembang) termasuk Indonesia, tidak menerima konsep individualisme, dan konsep kolektivisme bagi masyarakat mereka. Mereka merumuskan, mendefinisikan dan mengadaptasikan budaya-budaya tradisional dan doktrin-doktrin filosofis untuk menggabungkan dan menjustifikasi ide-ide modern tentang hak-hak ke dalam tradisi mereka.

Usaha tersebut cenderung untuk mengambil bentuk komunalisme, dengan menyusun dan mengubah sistem-sistem nilai komunal secara tradisional yang mengartikulasikan hubungan timbal balik antar individu ke tingkat nasional negara modern.

Politik Islam:Kepemimpinan Berbangsa dan Bernegara dalam Islam

BELI

Hal itu juga dilakukan oleh negara-negara Islam, mereka tidak menerima prinsip individualisme dengan kolektivisme. Negara-negara Islam tetap berpegang teguh dengan terhadap agama sebagai unsur penting dalam kehidupan masyarakat dan negara, yang berarti tidak ada pemisahan antara agama dan negara.

Tags: Hak asasi manusia, HAM, Sistem Peradilan HAM