Ada yang ditanyakan?
Klik untuk chat dengan customer support kami

● online 6282116932476

● online 6282116932479
● online
- Stunting : Cegah Gagal Tumbuh Sejak Dini....
- Latihan Statistik....
- Ketahanan Pangan....
- Budgeting: Perencanaan, Pengkoordinasian dan Penga....
- Fenomena Sains dan Sosial Humaniora di Era Industr....
- Teori Ekonomi - Christimulia Purnama....
- Asuhan Kebidanan Pasca Salin....
- Implementasi Kebijakan Publik - Ibrahim Kristofol ....
Hubungan Pemerintahan Pusat dan Daerah di Indonesia
MANGGUSTORE.COM – Negara Indonesia merupakan negara kesatuan. Negara Kesatuan Republik Indonesia tercipta atas perjalanan yang panjang dan tantangan yang luar biasa dari pemikir-pemikir dan pendiri-pendiri republik ini. Mengingat luasnya wilayah Negara Indonesia, maka tidak akan efektif dan maksimal jika memang hanya ditangani oleh satu pemerintahan pusat, bahkan akan menjadi mustahil jika pemerintahan dipegang oleh satu pemerintahan saja. Oleh sebab itu Indonesia memiliki sistem pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah.

Hubungan Pemerintah antara pusat dan daerah senantiasa menarik dan menjadi bahan penting untuk ditelaah karena setelah berdirinya negara Indonesia, urusan pemerintah pusat dan daerah selalu berubah-ubah, ini dapat dilihat dari perubahan Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah.
BELI BUKU INI
Konsep Hubungan Pemrintahan Daerah dan Pemerintahan Pusat
Pemerintah dituntut untuk secepatnya menata pemerintahan daerah dan pemerintahan pusat setelah berakhirnya rezim Orde Baru. Namun, untuk menata dan mengelola antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah tidak dapat dianggap mudah bagaikan membelah semangka. Banyak pertimbangan-pertimbangan dan kepentingan yang harus disiapkan. Kondisi geografis dan sosiologis yang berbeda-beda tiap wilayah menjadi sebuah tantangan bagi pemerintah di Indonesia. Harus adanya kajian yang komprehensif untuk membagikan urusan pemerintahan dari pusat kepada daerah.
Hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah oleh Clarke dan Stewart (Imam Ropii, 2015:44), dikonsepsikan dalam tiga bentuk sebagai berikut:
- The relative autonomy model. Model ini berarti, pemerintahan pusat memberikan kewenangan bertindak kepada pemerintah daerah sesuai dengan kerangka tugas dan tanggungjawab yang telah dirumuskan oleh peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah lebih leluasa dalam menjalankan dan bertindak.
- The agency model. Model agency ini pemerintahan daerah hanya sebagai agen, tidak banyak kekuasaan yang dimilikinya. pemerintah daerah hanya menjadi penyalur/pelaksana saja dari pemerintah pusat. Pemerintah daerah hanya berperan sebagai pemerintah yang patuh pada kebijakan pusat.
- The intraction model. Dalam model intraction keberadaan dan peran pemerintah daerah ditentukan oleh interaksi yang terjadi antara pemerintah pusat dengan daerah. Jika interaksi dalam keadaan baik, maka pemerintah pusat dan daerah dapat mengisi satu sama lain, dan pemerintah pusat menaruh kepercayaan yang besar pada pemerintah daerah. Demikian juga sebaliknya, jika buruk maka kepercayaan pusat akan hilang kepada daerah.

Buku Sistem pemerintahan desa di Indonesia membahas sejarah desa, kedudukan, kewenangan dan dinamika yang melingkupi desa, susunan pemerintahan desa, mekanisme politik pemerintahan desa, dana desa dan sumber pendanaan desa, pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat, dan kontemplasi permasalahan kontemporer pemerintahan desa.
BELI SEKARANG
Desentralisasi Negara Kesatuan Republik Indonesia
Berdasarkan Undang-undang No. 32 Tahun 2004, definisi desentralisasi atau otonomi daerah adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonomi. Desentralisasi adalah sebuah mekanisme penyelenggaraan pemerintahan yang menyangkut pola hubungan antara pemerintah nasional dan pemerintah lokal. Di dalam mekanisme ini, pemerintahan dan masyarakat setempat atau lokal untuk diselenggarakan guna meningkatkan kemaslahatan hidup masyarakat (Syaukani, dkk.,2009:17).
Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah terdapat tiga sistem rumah tangga daerah, yaitu (Hestu Cipto Handoyo, 1998:28).
- Sistem rumah tangga formil. Menurut sistem rumah tangga formil hakikat otonomi daerah bukanlah merupakan sesuatu yang sifatnya pemberian, melainkan sesuatu yang dibiarkan tumbuh secara alami dan kemudian diberi pengakuan.
- Sistem rumah tangga rill. Menurut sistem rumah tangga riil pada hakikatnya berawal dari adanya pengakuan dari pemerintah terhadap keadaan atau faktor riil yang tumbuh dan berkembang di lingkungan masyarakat suatu daerah, dan pada hakikatnya menurut sistem rumah tangga riil ini kuota kewenangan urusan pemerintahan akan berbeda anatara daerah yang satu dengan daerah lainnya.
- Sistem rumah tangga materil. Menurut sistem rumah tangga materil, otonomi daerah bukan suatu hak/tanggungjawab yang tumbuh dan berkembang secara alami, melainkan hanya sebatas suatu pemberian atau penyerahan dari pemerintah pusat keapada pemerintah daerah.
- Sentralisasi dan Desentralisasi sebagai Conditio Sine Quanon dalam Negara Kesatuan
Kedua asas ini memiliki fungsi berlainan dalam memberikan penguatan negara kesatuan, tetapi saling melengkapi bagi keutuhan organisasi negara. Penerapan kedua asas dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam negara kesatuan yang telah diamanatkan oleh konstitusi itu sudah sangat tepat. Hanya saja, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara terus menerus agar implementasi penyelanggaraan pemerintah daerah (desentralisasi) dengan pembinaan daerah otonom, dan pemberian kewenangan dalam urusan pemerintahan kepada pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tujuannya (Sedarmayanti, dkk., 2005:3).

Buku Hukum Pemerintahan Daerah ini, menyajikan beberapa pokok bahasan sebagai berikut: Pengertian Pemerintahan Daerah, Konsep Dasar Pemerintahan Daerah, Sejarah Perkembangan Pemerintahan Daerah, Sistem Distribusi Kewenangan Pemerintahan Daerah, Sistem Keuangan Daerah, Produk Hukum di Daerah, Sistem Administrasi Pemerintahan Daerah, dan Pengawasan Pemerintah Daerah. Dengan pengkajan pokok bahasan ini diharapkan mahasiswa dapat mempelajari mengenai Pemerintahan Daeah, sehingga mampu untuk memahami secara teori dan mampu untuk memraktekan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Indonesia.
Daftar Pustaka
Sedarmayanti, dkk. 2003. Desentralisasi dan Tuntutan Kelembagaan Daerah. Bandung: Humaniora.
Handoyo, Hestu Cipto. 1998. Otonomi Daerah: Titik Berat Otonomi dan Urusan Rumah Tangga Daerah. Yogyakarta: Universitas Atmaja.
Syaukani. 2009. Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Ropii, Imam. 2015. “Pola Hubungan Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah dalam Otonomi Daerah.” Maksigama Jurnal Hukum. Vol. 1, No.1.

Sistem Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan jak dan kewajiban daerah tersebut. Pengaturan Keuangan daerah dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan sumber daya keuangan daerah.
PERCETAKAN TERBAIK DI KOTA BANDUNG
ARTIKEL LAINNYA YANG BISA KAMU BACA
Hubungan Pemerintahan Pusat dan Daerah di Indonesia
Keterampilan lunak atau soft skills adalah kualitas pribadi yang memengaruhi seberapa baik Anda dapat berinteraksi dengan orang lain di tempat... selengkapnya
Fungsi partai politik dalam buku Memahami Politik halaman 95, karangan Burlian Senjaya dan Suryawahyuni Latief, yang diterbitkan oleh Penerbit Manggu,... selengkapnya
Peran orang tua dalam pendidikan anak selalu menjadi topik yang menarik untuk dibahas. Ada berbagai pandangan dan keyakinan tentang sejauh... selengkapnya
Investasi saham selalu melibatkan risiko, dan salah satu langkah penting dalam mengelola risiko tersebut adalah dengan mengukurnya dengan akurat. Dalam... selengkapnya
MANGGUSTORE.COM – Manajemen memiliki asal kata dari to manage yang berarti mengatur. Suatu masalah, proses, dan pertanyaan satu-persatu akan muncul... selengkapnya
Masa remaja adalah periode yang penuh perubahan, tantangan, dan eksplorasi. Namun, dalam perjalanan pertumbuhan ini, makanan memainkan peran penting. Dalam... selengkapnya
MANGGUSTORE.COM – Desentralisasi atau otonomi daerah dimaksudkan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mengatur dan... selengkapnya
Dalam era digital yang terhubung erat dengan media sosial, berbagai aspek kehidupan kita telah berubah, termasuk cara kita mendapatkan dukungan... selengkapnya
Eropa adalah benua yang mempesona dengan sejarah, budaya, arsitektur megah, dan pemandangan alam yang menakjubkan. Setiap kota di Eropa memiliki... selengkapnya
MANGGUSTORE.COM – Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) terdiri dari kata manajemen dan sumber daya manusia. Manajemen adalah seni mengatur proses... selengkapnya
Pemecahan masalah optimasi pada sistem tenaga listrik sangat sulit untuk dilakukan karena sistem tenaga yang sangat kompleks, besar, dan secara… selengkapnya
Rp 83.700 Rp 93.000Inventori atau stok mengacu pada barang dan bahan yang dimiliki suatu bisnis untuk tujuan akhir penjualan kembali, produksi atau pemanfaatan…. selengkapnya
Rp 54.900 Rp 61.000Keperawatan Dasar adalah Keilmuan Dasar Keperawatan berfokus pada ilmu yang membentuk pemahaman paradigma, profesi keperawatan, dan konsep pertumbuhan dan perkembangan… selengkapnya
Rp 85.000 Rp 100.000Ekonomi mikro adalah cabang dari ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku konsumen dan perusahaan serta penentuan harga-harga pasar dan kuantitas faktor… selengkapnya
Rp 54.000 Rp 60.000Algoritma kriptografi adalah algoritma yang berfungsi untuk melakukan tujuan dari ilmu kriptografi itu sendiri. Algoritma kriptografi terdiri dari 2 bagian… selengkapnya
Rp 76.000 Rp 95.000Gizi adalah subtansi organik yang dibutuhkan organisme untuk fungsi normal dari sistem tubuh, pertumbuhan, pemeliharaan kesehatan. Ilmu gizi merupakan ilmu… selengkapnya
Rp 39.000 Rp 43.000Kamus Sosiologi adalah sejenis buku rujukan yang menerangkan makna kata-kata dalam ilmu sosiologi. Kamus berfungsi untuk membantu seseorang mengenal perkataan… selengkapnya
Rp 33.000 Rp 35.000Analisis kinerja adalah proses evaluasi sistematis terhadap kinerja individu atau organisasi. Hal ini melibatkan pengukuran dan penilaian kinerja sebagai kegiatan… selengkapnya
Rp 76.500 Rp 85.000Etnografi Suku Bangsa Minangkabau adalah studi tentang budaya, adat istiadat, dan kehidupan masyarakat Minangkabau, salah satu suku bangsa di Indonesia… selengkapnya
Rp 77.490 Rp 86.100Dalam rangka mendukung upaya terciptanya industri perbankan yang sehat baik dari perbankan konvensional dan perbankan syariah maka perlu dukungan dari… selengkapnya
Rp 81.000 Rp 91.000
Saat ini belum tersedia komentar.