Asas-Asas Pengelolaan Keuangan Negara

MANGGUSTORE.COM – Keuangan negara adalah uang yang bersumber dari rakyat dan digunakan juga untuk kepentingan kesejahteraan bangsa dan negara. Keuangan negara juga merupakan amanat dari rakyat kepada negara. Maka, pemerintah harus ingat dengan amanat dari rakyat, agar keuangan negara dapat terlaksana dan mencapai tujuan dari rakyat dan negara.

Hubungan Pemerintah antara pusat dan daerah senantiasa menarik dan menjadi bahan penting untuk ditelaah karena setelah berdirinya negara Indonesia, urusan pemerintah pusat dan daerah selalu berubah-ubah, ini dapat dilihat dari perubahan Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah.

Beli Buku Ini di Sini

Asas-Asas Pengelolaan Keuangan Negara

Asas-asas pengelolaan keuangan negara merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya, yang terdiri dari:

1. Asas tahunan, yaitu membatasi masa berlakunya atau periode anggaran untuk satu tahun tertentu, mulai dari 1 Januari-31 Desember.
2. Asas universalitas, mengharuskan bahwa setiap transaksi keuangan ditampilkan secara utuh dalam satu dokumen anggaran.
3. Asas spesialitas, mewajibkan agar kredit anggaran yang disediakan secara rinci dan secara jelas terkait dengan peruntukannya.
4. Asas kesatuan, menghendaki agar semua pendapatan dan belanja negara/daerah disajikan dalam satu dokumen anggaran.
5. Akuntabilitas berorientasi pada hasil, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara, khususnya pengelolaan keuangan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
6. Profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya dalam pengelolaan keuangan negara.
7. Proporsionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara, serta teralokasinya sumber daya yang tersedia secara proporsional terhadap hasil yang akan dicapai.
8. Keterbukaan, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang pengelolaan keuangan negara dalam setiap tahapnya, baik dalam perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan anggaran, pertanggungjawaban, maupun hasil pemeriksaan, dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
9. Pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri, artinya pemeriksaan atas tanggungjawab dan pengelolaan keuangan negara/daerah dilakukan oleh badan pemeriksa yang independen, dalam hal ini adalah Badan Pemeriksa Keuangan.

Pelaksanaan dan Penataushaan APBN

Secara umum dapat dikatakan bahwa pelaksanaan anggaran diawali dengan disahkannya dokumen pelaksanaan anggaran oleh menteri keuangan. Lalu disampaikan kepada menteri/pimpinan lembaga, badan pemeriksa keuangan (BPK), gubernur, direrktur jenderal anggaran, direktur jenderal perbendaharaan, kepala kantor wilayah direktorat jenderal perbendaharaan terkait,dan kuasa pengguna  anggaran.

Dokumen-dokumen penting dalam pelaksanaan anggaran adalah daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) dan dokumen lain yang dipersamakan. Sedangkan, surat dokumen pembayaran antara lain terdri dari surat permintaan pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), dan surat perintah pencairan (SP2D).

Buku Organisasi dan Manajemen Pemerintahan Daerah dan Desa ini menguraikan secara lengkap akan seluruh persoalan Pemerintahan Desa dan Daerah di Indonesia mulai dari kerangka teori, regulasi, hingga implementasi terkini yang pernah ada. Buku ini memberikan gambaran yang utuh akan semua permasalahan yang terkait dengan tata kelola organisasi pemerintah daerah dan desa.

Beli Buku Ini di Sini

Tags: Asas-Asas Pengelolaan Keuangan Negara, Keuangan Negara