Ada yang ditanyakan?
Klik untuk chat dengan customer support kami
Teh Ayu● online 6282116932476
Teh Neng● online 6282116932479
● online
Hukum Acara Perdata di Indonesia
Rp 97.000| Stok | Tersedia |
| Kategori | Hukum |
Hukum Acara Perdata di Indonesia
Hukum Acara Perdata di Indonesia merupakan bagian dari hukum formil yang memiliki fungsi vital dalam menata dan mengarahkan proses penyelesaian sengketa keperdataan melalui lembaga peradilan secara tertib, sistematis, dan berkeadilan. Ia mengatur prosedur hukum yang harus ditempuh oleh para pihak yang berperkara dengan tujuan untuk menjamin perlindungan hukum serta menegakkan hak-hak keperdataan yang dilanggar.
Sebagai hukum formil, hukum acara perdata bertindak sebagai instrumen pelaksana bagi norma-norma hukum perdata materiil agar dapat ditegakkan secara nyata melalui mekanisme peradilan yang sah. Hukum acara perdata mengatur secara rinci mekanisme penyelesaian sengketa perdata di pengadilan, yang mencakup ketentuan mengenai tata cara pengajuan gugatan oleh pihak yang merasa hak keperdataannya dilanggar, tata cara pembelaan atau jawaban dari pihak tergugat, serta proses pembuktian yang harus dilakukan dengan menggunakan alat bukti yang diakui secara hukum seperti surat, saksi, pengakuan, sumpah, dan petunjuk.
Selanjutnya, hukum ini juga mengatur prosedur bagaimana hakim melakukan pemeriksaan perkara, menjatuhkan putusan berdasarkan fakta dan hukum yang terungkap di persidangan, serta mekanisme pelaksanaan (eksekusi) putusan tersebut agar memiliki daya paksa hukum.
Hukum acara perdata berperan sebagai instrumen yuridis yang menjembatani antara norma-norma hukum perdata materiil dengan realitas implementasinya dalam masyarakat. Melalui serangkaian prosedur formal yang diatur secara sistematis, hukum acara perdata memberikan mekanisme konkret bagi para pencari keadilan untuk menegakkan hak-haknya yang dilanggar, sekaligus memastikan bahwa norma-norma hukum perdata yang bersifat abstrak dapat memperoleh kekuatan mengikat dan dapat diberlakukan secara efektif melalui putusan pengadilan yang sah dan berwenang. Oleh karena itu, hukum acara perdata tidak hanya berfungsi sebagai tata cara, tetapi juga sebagai sarana fundamental untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, dan keteraturan sosial dalam masyarakat yang beradab.
Buku yang Anda baca ini merupakan buku yang secara khusus membahas mengenai hukum acara perdata di Indonesia. Bagaimanapun hukum acara perdata sangat penting bagi setiap orang yang notabene sebagai makhluk sosial, terutama bagi mereka yang sering dan selalu bekerja sama dengan orang atau pihak lain. Sehingga norma-norma keperdataan dapat berjalan dengan baik dan sebagaimana mestinya. Oleh sebab itu, buku ini penting untuk dikaji dan dijadikan rujukan bagi para praktisi, mahasiswa, maupun masyarakat umum. Pembahasan hukum acara perdata dalam buku ini sangat sederhana dan dapat dipahami dengan mudah.
Semua hal yang berkaitan dengan hukum acara perdata dibahas secara rinci, sehingga dapat dijadikan sebagai buku rujukan dalam mempelajari dan memperdalam hukum acara perdata di Indonesia.

HUKUM ACARA PERDATA DI INDONESIA
Penyusun: Dr. H. Muh. Nasir S.H., M.Hum.
Editor: Aep Syaiful Hamidin
Desain Sampul: Ripqi Zulfikor
Desain Isi: Sy.
Penerbit: MANGGU MAKMUR TANJUNG LESTARI
Cet. I, 2025
220 hlm.; 17,5 cm × 25 cm
Tags: Hukum Acara Perdata
Hukum Acara Perdata di Indonesia
| Berat | 300 gram |
| Kondisi | Baru |
| Dilihat | 580 kali |
| Diskusi | Belum ada komentar |
Buku Pengantar Hukum Indonesia ini terdiri dari tiga bagian, XIV Bab sebagai pengantar Hukum Indonesia yang pertama berisi Dasar Dasar Pokok Pengantar Hukum Indonesia, Sistem Hukum, Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Dasar-Dasar Pokok Hukum Perdata Dasar-Dasar Pokok Hukum Pidana, Dasar-Dasar Pokok Hukum Adat, Dasar-Dasar Pokok Hukum Pajak, Dasar-Dasar Pokok Hukum Lingkungan, Dasar-Dasar Pokok Hukum Agrararia, Dasar-Dasar… selengkapnya
Rp 115.000Dalam lintasan sejarah peradaban manusia, hukum tidak pernah hadir sebagai sekadar teks yang beku. Ia hidup, bergerak, dan berdenyut bersama dinamika kekuasaan, perubahan sosial, serta pergulatan nilai-nilai yang membentuk suatu bangsa. Di antara cabang-cabang ilmu hukum, hukum konstitusi menempati ruang yang paling fundamental—sebagai fondasi yang menopang bangunan negara dan sebagai cermin dari cita-cita kolektif suatu… selengkapnya
*Harga Hubungi CSNegara sebagai sebuah entitas besar dimana terdapat pemerintah dan rakyat. Diantara keduanya terdapat kekuasaan yang mengatur berjalannya penyelenggaraan suatu negara. Untuk mengatur proses penyelenggaraan negara diperlukan seperangkat hukum yang disebut Hukum Tata Negara yang dapat kita simpulkan sebagai hukum atau aturan yang bersangkutan dengan tindakan suatu negara. Mempelajari Hukum tata negara sangat penting. HTN sangat… selengkapnya
Rp 56.700 Rp 63.000Implementasi Pengawasan Penyelenggaraan Pendidikan sebagai kegiatan yang ditunjukkan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu proses dan hasil pembelajaran. Sistem pengawasan dilakukan oleh pengawas pendidik yang secara legal diberikan kewenangan untuk menangani masalah dengan mempertimbangkan aspek keadilan, pemerataan layanan, dan penyebaran informasi yang akurat. Pengawasan adalah salah satu instrumen utama untuk menjamin mutu dan mengembangkan standar pendidikan…. selengkapnya
Rp 85.000Hukum Persaingan Usaha adalah peraturan yang mengatur interaksi dan hubungan antara perusahaan atau pelaku usaha di pasar, di mana tingkah laku mereka didasarkan pada motif-motif ekonomi. Hukum persaingan usaha diciptakan untuk mendukung terbentuknya sistem ekonomi pasar yang sehat, sehingga persaingan antar pelaku usaha dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Hukum Persaingan Usaha… selengkapnya
Rp 95.000Urgensi dan ide dan gagasan yang mengharuskan agar buku ini diterbitkan, karena perkembangan studi filsafat hukum dalam lintas literatur ilmiah sangatlah menarik untuk didiskusikan dalam beberapa perspektif yang berbeda. Dimana filsafat hukum antara keberan dan keadilan satu nomenklatur alasan mengapa buku ini perlu saya terbitkan. Pada hakikat dalam filsafat hukum, keadilan dan kebenaran merupakan suatu… selengkapnya
Rp 73.500Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia begitu cepat dalam 2 dekade terakhir, perkembangan ini didukung oleh aspirasi masyarakat yang ingin menjalankan transaksi keuangan dengan sistem islami. Dalam perjalanannya, banyak tantangan legitimasi atas suatu produk yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan khususnya lembaga keuangan syariah. Legitimasi tersebut tentu saja berupa fatwa yang secara khusus dikeluarkan oleh Dewan… selengkapnya
Rp 110.000 Rp 125.000Capita Selecta Tata Hukum Indonesia adalah Kumpulan tulisan / karangan yang masing-masing menguraikan tentang hukum, dalam tulisan ini akan memuat pembahasan tentang pengertian hukum. Buku Capita Selecta Tata Hukum Indonesia menjelaskan mengenai Manusia dan Masyarakat, Noram dan Sanksi, Hukum Agama, Hukum Antar Golongan, Hukum Pidana, Hukum Admisnistrasi Negara, Hukum Negara, Hukum Inernasional, Hukum Perdata, Hukum… selengkapnya
Rp 65.000Empat pilar kebangsaan adalah tiang penyangga yang kokoh (soko guru) agar rakyat Indonesia merasa nyaman, aman, tenteram dan sejahtera serta terhindar dari berbagai macam gangguan dan bencana. Suatu Negara akan berjalan dengan baik bila Negara tersebut berprinsip dengan ideologi yang sesuai dengan karakteristik penduduknya. Empat pilar berbangsa dan bernegara mengurai tentang macam-macam ideologi di dunia,… selengkapnya
Rp 49.500 Rp 55.000Etika, Kode Etik Profesi, dan Hukum Kesehatan. Seiring perkembangan budaya yang notabene mempengaruhi perkembangan tatanan, aturan, dan norma dalam masyarakat, lahirlah hukum. Lahirnya hukum seperti zaman modern saat ini, tentu dipengaruhi dengan ilmu pengetahuan yang berkembang. Ilmu pengetahuan tersebut mempengaruhi logika, etika, dan estetika masyarakat yang diwujudkan atau diimplementasikan dalam bentuk budaya. Sehingga, dengan perkembangan… selengkapnya
Rp 90.000
Belum ada komentar, buka diskusi dengan komentar Anda.