● online
- Sistem Peradilan Agama di Indonesia
- Kesehatan Reproduksi Berbasis keluarga: Berencana
- Dinamika Fatwa Keuangan Syariah
- Pandawa Kurawa (Kumpulan Cerpen)
- Buku Ajar Matematika Kelas VII berbasis Kearifan L
- Tata Kelola Lembaga Keuangan Syariah
- Stunting : Cegah Gagal Tumbuh Sejak Dini
- Kamus Air - Bambang Hari Prabowo
Politik Hukum – Muh. Nasir
Rp 105.000| Stok | Tersedia |
| Kategori | Hukum, Politik |
Politik Hukum – Muh. Nasir
Istilah politik hukum merujuk pada arah, kebijakan, dan strategi negara dalam membentuk dan menyelenggarakan hukum sebagai sarana untuk mencapai tujuan berbangsa dan bernegara. Politik hukum berfungsi sebagai blueprint yang mengarahkan bagaimana hukum harus dibentuk, dijalankan, dan diubah, sejalan dengan visi ideologis, konstitusional, serta kebutuhan sosial-politik suatu negara.
Politik hukum mencakup beberapa dimensi penting, yaitu: pembentukan hukum, penegakan hukum, dan reformasi hukum. Sementara untuk klasifikasi politik hukum adalah politik hukum permanen dan politik hukum periodik. Sedangkan fungsi politik hukum adalah: pertama, menjadi dasar arah pembangunan hukum nasional. Kedua, mengarahkan pembentukan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan nilai dan kebutuhan masyarakat. Ketiga, mencegah terjadinya tumpang tindih norma hukum atau pembentukan hukum yang represif dan tidak adil. Keempat, mewujudkan keadilan sosial dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.
Salah satu contoh politik hukum di Indonesia yang terjadi di era Reformasi, yaitu reformasi hukum pasca-Orde Baru yang menekankan pada demokratisasi, HAM, dan supremasi hukum. Contoh lain sebagai cerminan politik hukum adalah Undang-Undang KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) sebagai bentuk politik hukum dalam pemberantasan korupsi. Amandemen UUD 1945 tahun 1999–2002 sebagai bentuk politik hukum konstitusional.
Semua yang berkenaan dengan politik hukum dibahas dalam buku ini secara rinci, sederhana, dan mudah untuk dipahami. Oleh sebab itu, buku ini wajib untuk dijadikan sebagai rujukan bagi para mahasiswa hukum maupun umum dalam menggali lebih dalam mengenai politik hukum. Buku ini juga sangat cocok untuk dipelajari bagi para politisi dan berbagai aktivis agar dapat memahami apa yang disuarakan dan diperjuangkan dalam berbagai forum dan kesempatan.

POLITIK HUKUM
Penyusun: Dr. H. Muh. Nasir S.H., M.Hum.
Editor: Aep Syaiful Hamidin
Desain Sampul: Ripqi Zulfikor
Desain Isi: Sy.
Penerbit: MANGGU MAKMUR TANJUNG LESTARI
Cet. I, 2025
224 hlm.; 17,5 cm × 25 cm
Tags: Politik Hukum
Politik Hukum – Muh. Nasir
| Berat | 300 gram |
| Kondisi | Baru |
| Dilihat | 786 kali |
| Diskusi | Belum ada komentar |
Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan hukum mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani proses pidana yang berdasarkan perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap anak, kelangsungan. Sistem peradikan pidana menjadi perangkat hukum dalam menanggulangi berbagai bentuk kriminalitas di masyarakat. Penggunaan sistem peradilan pidana… selengkapnya
Rp 67.000Jejak Politik Kiai – Membaca Citra Politik Kiai dan Pengaruhnya terhadap Masa Depan Lembaga Pendidikan Islam Kiai merupakan sosok sentral dan aktor utama perubahan di masyarakat, serta menjadi sosok yang menjadi panutan dan diikuti semua fatwa dan tindak-tanduknya. Praktik politik kiai merupakan realitas sosial dan historis sejak terbukanya kran demokrasi sejak era reformasi. Buku Jejak… selengkapnya
Rp 50.000Implementasi Pengawasan Penyelenggaraan Pendidikan sebagai kegiatan yang ditunjukkan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu proses dan hasil pembelajaran. Sistem pengawasan dilakukan oleh pengawas pendidik yang secara legal diberikan kewenangan untuk menangani masalah dengan mempertimbangkan aspek keadilan, pemerataan layanan, dan penyebaran informasi yang akurat. Pengawasan adalah salah satu instrumen utama untuk menjamin mutu dan mengembangkan standar pendidikan…. selengkapnya
Rp 85.000Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia begitu cepat dalam 2 dekade terakhir, perkembangan ini didukung oleh aspirasi masyarakat yang ingin menjalankan transaksi keuangan dengan sistem islami. Dalam perjalanannya, banyak tantangan legitimasi atas suatu produk yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan khususnya lembaga keuangan syariah. Legitimasi tersebut tentu saja berupa fatwa yang secara khusus dikeluarkan oleh Dewan… selengkapnya
Rp 110.000 Rp 125.000Buku Pengantar Hukum Indonesia ini terdiri dari tiga bagian, XIV Bab sebagai pengantar Hukum Indonesia yang pertama berisi Dasar Dasar Pokok Pengantar Hukum Indonesia, Sistem Hukum, Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Dasar-Dasar Pokok Hukum Perdata Dasar-Dasar Pokok Hukum Pidana, Dasar-Dasar Pokok Hukum Adat, Dasar-Dasar Pokok Hukum Pajak, Dasar-Dasar Pokok Hukum Lingkungan, Dasar-Dasar Pokok Hukum Agrararia, Dasar-Dasar… selengkapnya
Rp 115.000Politik anggaran merupakan suatu proses dimana terjadinya tawar-menawar antara para pelaku dalam membuat keputusan anggaran, kebijakan diekspresikan melalui proses anggaran; kelompok kepentingan yang aktif dalam pengambilan keputusan anggaran, tetapi mereka dikendalikan atau dapat dikontrol oleh persaingan antara mereka sendiri dan oleh proses anggaran yang memberikan atau menolak akses mereka untuk membuat keputusan. Politik anggaran menjadi… selengkapnya
Rp 135.000 Rp 158.200Negara sebagai sebuah entitas besar dimana terdapat pemerintah dan rakyat. Diantara keduanya terdapat kekuasaan yang mengatur berjalannya penyelenggaraan suatu negara. Untuk mengatur proses penyelenggaraan negara diperlukan seperangkat hukum yang disebut Hukum Tata Negara yang dapat kita simpulkan sebagai hukum atau aturan yang bersangkutan dengan tindakan suatu negara. Mempelajari Hukum tata negara sangat penting. HTN sangat… selengkapnya
Rp 56.700 Rp 63.000Capita Selecta Tata Hukum Indonesia adalah Kumpulan tulisan / karangan yang masing-masing menguraikan tentang hukum, dalam tulisan ini akan memuat pembahasan tentang pengertian hukum. Buku Capita Selecta Tata Hukum Indonesia menjelaskan mengenai Manusia dan Masyarakat, Noram dan Sanksi, Hukum Agama, Hukum Antar Golongan, Hukum Pidana, Hukum Admisnistrasi Negara, Hukum Negara, Hukum Inernasional, Hukum Perdata, Hukum… selengkapnya
Rp 65.000Birokrasi adalah wajah negara yang paling dekat dengan masyarakat. Melalui birokrasi, kebijakan diwujudkan menjadi pelayanan, pembangunan dijalankan, anggaran dikelola, dan berbagai keputusan pemerintah dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Namun, di balik peran tersebut, birokrasi tidak pernah benar-benar terpisah dari politik dan kekuasaan. Di antara tuntutan untuk melayani dan kepentingan untuk berkuasa, di manakah sebenarnya posisi birokrasi?… selengkapnya
*Harga Hubungi CSIlmu Negara, sudah sejak lama konsep negara dibahas di berbagai kesempatan oleh para pakar. Sejak dulu hingga sekarang, konsep negara terus berkembang dan dibahas yang disesuaikan dengan perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan. Sehingga tidak heran jika banyak pengertian negara yang dikemukakan oleh pada pakar. Salah satunya yang dikelmukakan oleh Rousseau. Beliau mendefinisikan negara sebagai suatu… selengkapnya
Rp 69.000 Rp 76.700

Belum ada komentar, buka diskusi dengan komentar Anda.