Modernisasi Lembaga Masyarakat Desa dalam Dinamika Pembangunan

Sebenarnya, Ide pembangunan berjalan seiring dengan berkembangnya gagasan modernisasi. Bahkan, menurut Schoorl (1991:1) pembangunan itu merupakan bagian dari proses modernisasi. Upaya pembangunan di negara-negara berkembang, semakin memperoleh dorongan setelah dikeluarkannya deklarasi PBB tentang dekade pembangunan pada akhir tahun 1 950-1960-an.

Di Benua Asia, Afrika, dan Amerika Selatan, pasca Perang Dunia II ditandai dengan munculnya berbagai negara bangsa (nation-state) baru, yang sebelumnya merupakan koloni negara-negara di Eropa. Menyusul keberhasilan pembangunan kembali negara-negara sekutu Amerika Serikat di Eropa, maka negara-negara yang baru merdeka di kawasan Asia, Afrika, dan Amerika Selatan mulai mencoba mengikuti jejak negara-negara di Eropa untuk melakukan pembangunan.

Pembangunan yang digagas secara massal tentu membutuhkan lembaga, sehingga secara kelembagaan proses pembangunan dapat dicancang sejak proses perencanan hingga pengawasan atau evaluasi. Jika kemudian kita sepakat bahwa pembangunan harus dimulai dari bawah (bottom up), maka lembaga di tingkat bawahlah yang seharusnya terlebih dahulu diberdayakan melalui mekanisme modernisasi.

Teori modernisasi, yang lahir tahun 1950-an merupakan respons kaum intelektual terhadap Perang Dunia II, sebagai sebuah teori yang dianggap jalan paling optimis menuju perubahan. Kemudian, apakah teori modernisasi ini telah membawa perubahan di tingkat bawah, katakanlah di sekitar masyarakat desa?

Huntington (dalam Fakih, 1996:41) percaya bahwa modernisasi bersifat: 1) revolusioner, dalam arti perubahan cepat global akan memengaruhi semua manusia; 2) bertahap, melalui langkah-langkah; 3) homogenisasi (convergency); dan 4) progresif. Sayangnya, peran pemerintah kemudian menjadi dipertanyakan, sebagaimana disampaikan oleh Apter bahwa beberapa pemerintahan hanya akan memenuhi sebagian dari komunitas, dan menggunakan bagian tersebut untuk mendisiplinkan sisanya. Ini merupakan karakteristik oligarki yang mewakili kelas atau kasta tertentu.

Namun sekarang kebanyakan pemerintahan beroperasi di bawah iklim kerakyatan dan partisipasi massa. Bagaimana kerakyatan tersebut dikontrol dan dibentuk, dan juga seberapa derajat tanggapan pemerintah terhadap tuntutan publik, membangun karakteristik pemerintahan, terutama di negara-negara yang sedang menjadi modern (Apter, 1987:236-237).

Menurut saya, apabila pembangunan atau modernisasi hanya menarik di tingkat wacana namun tidak menyentuh problem di tingkat desa, maka akan selalu ada ambivalensi antara das sein dan das sollen yang berkembang. Mengapa? Dalam pandangan banyak pihak yang concern terhadap proses pembangunan, seringkali kelembagaan yang dimodernisir adalah lembaga-lembaga yang sebetulnya tidak langsung bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat di bawah, katakanlah di desa. Oleh karena itulah, sebetulnya, sangat penting merevitalisasi peran lembaga desa  ntuk menjadi lembaga modern yang cakap mengartikulasi dan mengagregasikan kebutuhan masyarakat.

Bagi saya, keberhasilan modernisasi lembaga desa, salah satunya ditentukan atau malah bisa diukur oleh sejauh mana desa yang menjadi subjek kelembagaan itu dapat mandiri atau berdaya ilmiah. Menurut saya, pentingnya modernisasi di desa, sebab dapat menjadi faktor strategis di dalam menciptakan dinamika pembangunan yang berbasis kepada karakter, kemampuan dan kemampuan masyarakat desa masing-masing sehingga diharapkan tidak akan ada lagi wajah pembangunan yang homogen atau yang serba-seragam.

Prof. Dr. Drs. H. Entang Adhy Muhtar, M.S.
*) Guru Besar FISIP Universitas Padjadjaran

Tags: Dinamika Pembangunan, embaga Masyarakat Desa, Modernisasi, Pembangunan Desa