Pengertian Keuangan Daerah

MANGGUSTORE.COM-Istilah keuangan daerah memang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat. keuangan merupakan sumber daya finansial yang sangat penting di setiap kegiatan. Terutama kegiatan pemerintahan, tidak ada kegiatan pemerintahan yang tidak memakai keuangan. Maka dari itu, pentingnya sebuah keuangan dalam pemerintahan. Sentral keuangan yang ada di pemerintahan daerah dipegang oleh keuangan daerah. Keuangan daerah memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan daerah.

Pengertian Keuangan Daerah

Dalam arti sempit keuangan daerah yakni terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan APBD, karena itulah keuangan daerah identik dengan APBD. Keuangan daerah dapat diartikan sebagai semua hak dan kewajiban pemerintah yang dapat dinilai dengan uang. Demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (Halim, 2004:18).

Buku sistem keuangan daerah menjelaskan perkembangan sistem desentralisasi, desentralisasi fiskal, reformasi perencanaan pembangunan daerah, penyusunan rancangan APBD, ruang lingkup keuangan daerah, pendapatan daerah, manajemen aset, pengelolaan aset daerah, pajak daerah, Dana Alokasi Umum, pinjaman pembiayaan daerah, obligasi daerah, perimbangan keuangan pusat dan daerah I, dan perimbangan keuangan pusat dan daerah 2.

BELI SEKARANG

Berdasarkan PP Nomor 58 Tahun 2005, keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban tersebut. Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014, keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Prinsip Keuangan Daerah

Agar keuangan daerah dapat dikelola dengan baik, terdapat prinsip yang harus diikuti. Prinsip-prinsip daerah (Serafika Gischa, 2020), adalah:

1. Kejujuran, prinsip yang pertama pada keuangan adalah kejujuran. Prinsip ini mengharuskan pengelola keuangan daerah memiliki sifat yang jujur dan integritas tinggi. Sebab, pengelolaan keuangan daerah harus dipertanggungjawabkan pada DPRD dan masyarakat.
2. Transparansi, transparansi merupakan prinsip pada keuangan yang tidak kalah pentingnya dengan kejujuran. Tujuan dari transparansi dalam keuangan daerah yaitu, untuk memudahkan DPRD dan masyarakat dalam melakukan pengawasan. Di sisi lain transparansi juga mengacu pada adanya keterbukaan kepala daerah dalam membuat kebijakan keuangan.
3. Akuntabilitas, artinya segala kegiatan yang berkaitan dengan keuangan daerah harus bisa dilaporkan dan dipertanggungjawabkan. Hal ini bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam pengawasan penggunaan keuangan daerah.
4. Value of money, nilai uang merupakan prinsip dari keuangan daerah. prinsip ini berkaitan dengan penggunaan uang yang ekonomis, efisien, dan efektif. Ekonomis dalam keuangan daerah adalah penggunaan uang dengan hati-hati dan mempertimbangkan kualitas yang akan didapatkan. Efisien berarti penggunaan uang dilakukan dengan tepat guna sasaran. Efektif berarti penggunaan keuangan daerah yang dapat memberikan dampak atau efek nyata.
5. Partisipatif, seperti yang telah dijelaskan di awal, keuangan daerah adalah kekayaan untuk menjalankan pemerintahan daerah. Hal ini berarti keuangan daerah juga digunakan untuk kepentingan masyarakat.

Buku Politik Anggaran ini membahas proses politik anggaran eksekutif dan legislatif, politik anggaran dan dinamika komunikasi politik, komunikasi politik organisasi publik, dinamika politik anggaran dan perencanaan anggaran daerah, proses dan tahapan penyusunan anggaran daerah, dan kewenangan dan proyeksi pembuatan APBD.

BELI DI SINI

Sumber Pendapatan Daerah

Sumber pendapatan daerah (PAD) adalah jenis pendapatan yang didapatkan oleh daerah. peran PAD lebih kecil dari struktur APBD. Namun, PAD juga menjadi komponen penting dalam sebuah dana dan sumber utama keuangan daerah. Berikut sumber pendapatan daerah (Dwi Latifatul Fajri, 2022):

1. Pajak daerah, pajak daerah adalah iuran wajib dibayar oleh individu dan badan kepala daerah. Pajak daerah ini seimbang tanpa imbalan langsung. Aturan pajak daerah ditetapkan undang-undang. Pajak daerah ini dipakai untuk pembangunan daerah dan biaya penyelenggaraan pemerintah daerah.
2. Retribusi daerah, retribusi daerah adalah pembayaran jasa dan izin tertentu. Retribusi daerah ini khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah (PEMDA). Retribusi daerah digunakan untuk kepentingan badan dan pribadi. Retribusi daerah dibagi menjadi beberapa jenis seperti retribusi jasa uu, usaha, dan perizinan tertentu.
3. Sumber pendapatan daerah lain, sumber pendapatan daerah didapatkan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah. Terdapat juga PAD lain, yaitu: pendapatan bunga, potongan dan komisi dari penjualan barang jasa daerah, selisih nilai tukar rupiah dan mata uang asing, pemanfaatan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan giro, dana desa, hibah atau dana darurat.

Buku Sistem pemerintahan desa di Indonesia membahas sejarah desa, kedudukan, kewenangan dan dinamika yang melingkupi desa, susunan pemerintahan desa, mekanisme politik pemerintahan desa, dana desa dan sumber pendanaan desa, pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat, dan kontemplasi permasalahan kontemporer pemerintahan desa.

BELI SEKARANG

Daftar Pustaka

Fajri, Dwi Latifatul. 2022. “Memahami Pengertian dan Jenis Pendapatan Daerah.” Dikutip dari https://katadata.co.id/agung/ekonopedia/639313c4006b4/memahami-pengertian-dan-jenis-pendapatan-daerah. Pada 28 Juni 2023

Gischa, Serafika. 2020. “Keuangan Daerah: Pengertian, Sumber, dan Prinsipnya.” Dikutip dari https://www.kompas.com/skola/read/2020/09/17/120000969/keuangan-daerah-pengertian-sumber-dan-prinsipnya. Pada 28 Juni 2023.

Halim, Abdul. 2004. Akuntansi Sektor Publik-Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.

Adiwilaga,Rendi. 2019. Sistem Pemerintahan Desa di Indonesia. Bandung: Manggu Makmur Tanjung Lestari

Tuanaya, Wahab. 2020. Politik Anggaran: Dinamika Legislasi, Komunikasi Politik, Perencanaan Anggaran, dan Proyeksi Pembuatan APBD. Bandung: Manggu Makmur Tanjung Lestari

Yunus, Rabina. 2020. Sistem Keuangan Daerah. Bandung: Manggu Makmur Tanjung Lestari

Tags: Keuangan Daerah, Pengertian Keuangan Daerah, Sistem Keuangan Daerah