● online
- Panduan Praktikum Kimia Klinik: Glukosa, Profil, L....
- Strategi Kebangkitan Hijau Materi Evaluasi Penyulu....
- Ilmu Pendidikan....
- Panduan Praktikum Toksikologi Klinik....
- Pengantar Ilmu Budaya: Pemahaman Kebudayaan dalam ....
- Corak Sastra Tafsir Al-Qur'an: Studi atas Tafsir A....
- Pemasaran Pariwisata Perspektif Motivasi Berwisata....
- Optimasi Sistem Tenaga....
Tuntutan Kemerdekaan Papua: Analisis Yuridis dalam Perspektif Hak Asasi Manusia
Rp 210.500 Rp 246.000| Stok | Tersedia |
| Kategori | Hukum |
Tuntutan Kemerdekaan Papua: Analisis Yuridis dalam Perspektif Hak Asasi Manusia
Sejak Papua berintegrasi pada tahun 1963 secara defacto dan secara dejure pada tahun 1969 pergolakan tuntutan kemerdekaan Papua oleh orang Papua selalu didengungkan secara terus menerus. Sementara Pemerintah juga tidak pernah diam untuk berupaya melakukan pendekatan melalui berbagai cara, baik secara represif maupun preventif dalam penanganannnya. Pemerintah juga melalui berbagai regulasi terus memajukan Papua untuk pembangunan.
Keutamaan tindakan pemerintah ini adalah untuk keutuhan Negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI) atau yang disebut dengan integrasi Negara. Pergolakan tuntutan kemerdekaan Papua tersebut memiliki daya dorong yang kuat dan menjadikan dasar perjuangannya, tetapi juga tidak semulus impian tuntutan orang Papua untuk merdeka karena banyak faktor juga yang menjadi tantangan tersendiri meskipun jika pemerintah lengah dalam penangannya maka bisa saja membuka peluang tuntutan tersebut menguak dipermukaan dan terbuka potensi disintegrasi.

Tuntutan Kemerdekaan Papua Analisis Yuridis dalam Perspektif Hak Asasi Manusia
Pengarang: Petrus Tekege, SH, MH
Editor: Aep Syaiful Hamidin
Uk.: 17.5 x 25 cm
Penerbit: CV. Manggu Makmur Tanjung Lestari
Tags: Kemerdekaan Papua, Papua Merdeka, Tuntutan Papua Merdeka
Tuntutan Kemerdekaan Papua: Analisis Yuridis dalam Perspektif Hak Asasi Manusia
| Berat | 300 gram |
| Kondisi | Baru |
| Dilihat | 1.758 kali |
| Diskusi | Belum ada komentar |
Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Mediasi Mediasi adalah salah satu upaya penyelesaian sengketa dimana para pihak yang berselisih atau bersengketa bersepakat untuk mengadirkan pihak ketiga yang independen guna bertindak sebagai mediator. Buku Penyelesaian Perkara Perceraian melalui Mediasi membahas mengenai teori dalam penyelesaian konflik, mediasi dalam sistem syariah, hukum adat, dan hukum nasional, perkawinan dan putusnya perkawinan…. selengkapnya
Rp 85.500 Rp 98.800Hukum Acara Perdata di Indonesia merupakan bagian dari hukum formil yang memiliki fungsi vital dalam menata dan mengarahkan proses penyelesaian sengketa keperdataan melalui lembaga peradilan secara tertib, sistematis, dan berkeadilan. Ia mengatur prosedur hukum yang harus ditempuh oleh para pihak yang berperkara dengan tujuan untuk menjamin perlindungan hukum serta menegakkan hak-hak keperdataan yang dilanggar. Sebagai… selengkapnya
Rp 97.000Problematika hukum Islam adalah permasalahan umum yang terjadi disekitar masyarakat dan dibahas berdasarkan hukum-hukum/konsep Islam. Problematika hukum Islam menjawab permasalahan-permasalahan kontemporer membahas tentang hukum transpalasi organ tubuh, hukum kontrasepsi dan sterilisasi, hukum aborsi, hukum perbankan, hukum asuransi, hukum homoseksual dan lesbian, hukum korupsi dan graifikasi, khilafah Islamiyah, hukum golput, hukum jihad, hukum bisnis online, hukum… selengkapnya
Rp 20.000 Rp 25.000Buku metode penelitian hukum ini disusun dalam rangka memenuhi kebutuhan bahan referensi di bidang hukum, khususnya bagi mahasiswa yang menempuh mata kuliah Metode Penelitian Hukum. Dalam Buku ini disajikan pokok-pokok bahasan mengenai metode penelitian hukum dalam konsep, karakteristik penelitian hukum terhadap teori hukum, identifikasi permasalahan hukum, metode penemuan fakta dan norma, desain penelitian, plagiarisme dan… selengkapnya
Rp 135.000Empat pilar kebangsaan adalah tiang penyangga yang kokoh (soko guru) agar rakyat Indonesia merasa nyaman, aman, tenteram dan sejahtera serta terhindar dari berbagai macam gangguan dan bencana. Suatu Negara akan berjalan dengan baik bila Negara tersebut berprinsip dengan ideologi yang sesuai dengan karakteristik penduduknya. Empat pilar berbangsa dan bernegara mengurai tentang macam-macam ideologi di dunia,… selengkapnya
Rp 49.500 Rp 55.000Implementasi Pengawasan Penyelenggaraan Pendidikan sebagai kegiatan yang ditunjukkan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu proses dan hasil pembelajaran. Sistem pengawasan dilakukan oleh pengawas pendidik yang secara legal diberikan kewenangan untuk menangani masalah dengan mempertimbangkan aspek keadilan, pemerataan layanan, dan penyebaran informasi yang akurat. Pengawasan adalah salah satu instrumen utama untuk menjamin mutu dan mengembangkan standar pendidikan…. selengkapnya
Rp 85.000Hukum, ekonomi, dan bisnis merupakan komponen-komponen yang sangat penting kegunaannya dalam era globalisasi saat ini namun keberadaannya saling menimbulkan problematika, yakni saling bertumpang tindih. Melalui buku Pengantar Hukum Bisnis di Indonesia ini penulis berusaha memberikan pemahaman awal tentang konsep hukum bisnis, ditulis dengan bahasa yang cukup sederhana dan mudah dipahami untuk para pemula yang baru… selengkapnya
Rp 63.000 Rp 70.000Ilmu Negara, sudah sejak lama konsep negara dibahas di berbagai kesempatan oleh para pakar. Sejak dulu hingga sekarang, konsep negara terus berkembang dan dibahas yang disesuaikan dengan perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan. Sehingga tidak heran jika banyak pengertian negara yang dikemukakan oleh pada pakar. Salah satunya yang dikelmukakan oleh Rousseau. Beliau mendefinisikan negara sebagai suatu… selengkapnya
Rp 69.000 Rp 76.700Urgensi dan ide dan gagasan yang mengharuskan agar buku ini diterbitkan, karena perkembangan studi filsafat hukum dalam lintas literatur ilmiah sangatlah menarik untuk didiskusikan dalam beberapa perspektif yang berbeda. Dimana filsafat hukum antara keberan dan keadilan satu nomenklatur alasan mengapa buku ini perlu saya terbitkan. Pada hakikat dalam filsafat hukum, keadilan dan kebenaran merupakan suatu… selengkapnya
Rp 73.500Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan hukum mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani proses pidana yang berdasarkan perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap anak, kelangsungan. Sistem peradikan pidana menjadi perangkat hukum dalam menanggulangi berbagai bentuk kriminalitas di masyarakat. Penggunaan sistem peradilan pidana… selengkapnya
Rp 67.000

Belum ada komentar, buka diskusi dengan komentar Anda.