Whatsapp
● online
- Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara
- Bahasa Indonesia sebagai Mata Kuliah Pengembangan
- Asuhan Kebidanan Pasca Salin
- Guru, Motivator Belajar: Teknik Memotivasi Siswa d
- Metode Penelitian Ekonomi - Dr. Nik haryanti
- Hukum Tata Negara - Muhammad Irham dkk
- Pembelajaran PKn SD
- PENDIDIKAN KH. HASYIM ASY’ARI: Pemikiran, Konsep
click image to preview
activate zoom
PERBANDINGAN HUKUM PIDANA
Rp 67.000| Stok | Tersedia |
| Kategori | Hukum |
PERBANDINGAN HUKUM PIDANA
Hukum tidak pernah tumbuh dalam ruang yang hampa. Ia lahir dari perjalanan sejarah, dibentuk oleh nilai-nilai masyarakat, dipengaruhi oleh konfigurasi politik, serta berkembang mengikuti perubahan sosial yang terjadi dari waktu ke waktu. Karena itu, hukum pidana yang berlaku di suatu negara tidak selalu memiliki wajah yang sama dengan hukum pidana di negara lain. Di balik setiap rumusan tentang kejahatan, pertanggungjawaban pidana, pemidanaan, dan perlindungan terhadap korban, terdapat cara pandang tertentu mengenai manusia, negara, keadilan, dan ketertiban sosial.
Buku Perbandingan Hukum Pidana ini terbit untuk membuka ruang pemahaman yang lebih luas terhadap keberagaman tersebut. Perbandingan hukum pidana bukan sekadar kegiatan menempatkan dua atau lebih sistem hukum secara berdampingan, kemudian mencatat persamaan dan perbedaannya. Lebih jauh, pendekatan perbandingan merupakan jalan untuk memahami mengapa suatu sistem hukum memilih konsep tertentu, bagaimana konsep tersebut berkembang, serta sejauh mana pengalaman dari sistem hukum lain dapat memberikan pelajaran bagi perkembangan hukum nasional.
Melalui perbandingan, kita tidak hanya melihat bagaimana negara lain merumuskan tindak pidana atau menentukan jenis sanksi. Kita juga diajak memasuki cara berpikir yang melandasi suatu sistem hukum. Tradisi civil law, common law, hukum Islam, maupun berbagai sistem hukum lainnya mempunyai sejarah, struktur, sumber hukum, dan metode penalaran yang tidak selalu sama. Perbedaan tersebut memperlihatkan bahwa gagasan tentang keadilan dapat diterjemahkan melalui beragam konstruksi hukum.
Namun, perbandingan hukum bukanlah upaya mencari sistem mana yang paling sempurna. Tidak ada sistem hukum yang sepenuhnya dapat dilepaskan dari masyarakat yang melahirkannya. Sebuah konsep hukum yang berhasil diterapkan di suatu negara belum tentu dapat dipindahkan begitu saja ke negara lain. Setiap adopsi maupun adaptasi hukum membutuhkan pemahaman terhadap latar belakang sosial, budaya, politik, ekonomi, dan filosofis yang menyertainya.
Oleh sebab itu, mempelajari perbandingan hukum pidana sesungguhnya merupakan latihan untuk membangun sikap kritis dalam memahami hukum. Pembaca diajak untuk tidak memandang hukum pidana semata-mata sebagai kumpulan pasal dan ancaman sanksi, melainkan sebagai sebuah sistem yang mempunyai dasar pemikiran, tujuan, serta konsekuensi terhadap kehidupan manusia.
PERBANDINGAN HUKUM PIDANA
Penyusun: Herdy Mulyana, S.H., M.H.
Penyunting: Aep Syaiful Hamidin
Penata Sampul: Ripqi Zulfikor
Penata Aksara: Sy.
Penerbit: MANGGU MAKMUR TANJUNG LESTARI
Cet. I, 2026
192 hlm.; 14,5 cm × 21 cm
PERBANDINGAN HUKUM PIDANA
| Berat | 300 gram |
| Kondisi | Baru |
| Dilihat | 74 kali |
| Diskusi | Belum ada komentar |
Sejak Papua berintegrasi pada tahun 1963 secara defacto dan secara dejure pada tahun 1969 pergolakan tuntutan kemerdekaan Papua oleh orang Papua selalu didengungkan secara terus menerus. Sementara Pemerintah juga tidak pernah diam untuk berupaya melakukan pendekatan melalui berbagai cara, baik secara represif maupun preventif dalam penanganannnya. Pemerintah juga melalui berbagai regulasi terus memajukan Papua untuk… selengkapnya
Rp 210.500 Rp 246.000
Dalam lintasan sejarah peradaban manusia, hukum tidak pernah hadir sebagai sekadar teks yang beku. Ia hidup, bergerak, dan berdenyut bersama dinamika kekuasaan, perubahan sosial, serta pergulatan nilai-nilai yang membentuk suatu bangsa. Di antara cabang-cabang ilmu hukum, hukum konstitusi menempati ruang yang paling fundamental—sebagai fondasi yang menopang bangunan negara dan sebagai cermin dari cita-cita kolektif suatu… selengkapnya
Rp 75.000
Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia begitu cepat dalam 2 dekade terakhir, perkembangan ini didukung oleh aspirasi masyarakat yang ingin menjalankan transaksi keuangan dengan sistem islami. Dalam perjalanannya, banyak tantangan legitimasi atas suatu produk yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan khususnya lembaga keuangan syariah. Legitimasi tersebut tentu saja berupa fatwa yang secara khusus dikeluarkan oleh Dewan… selengkapnya
Rp 110.000 Rp 125.000
Hukum Persaingan Usaha adalah peraturan yang mengatur interaksi dan hubungan antara perusahaan atau pelaku usaha di pasar, di mana tingkah laku mereka didasarkan pada motif-motif ekonomi. Hukum persaingan usaha diciptakan untuk mendukung terbentuknya sistem ekonomi pasar yang sehat, sehingga persaingan antar pelaku usaha dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Hukum Persaingan Usaha… selengkapnya
Rp 95.000
Empat pilar kebangsaan adalah tiang penyangga yang kokoh (soko guru) agar rakyat Indonesia merasa nyaman, aman, tenteram dan sejahtera serta terhindar dari berbagai macam gangguan dan bencana. Suatu Negara akan berjalan dengan baik bila Negara tersebut berprinsip dengan ideologi yang sesuai dengan karakteristik penduduknya. Empat pilar berbangsa dan bernegara mengurai tentang macam-macam ideologi di dunia,… selengkapnya
Rp 49.500 Rp 55.000
Istilah politik hukum merujuk pada arah, kebijakan, dan strategi negara dalam membentuk dan menyelenggarakan hukum sebagai sarana untuk mencapai tujuan berbangsa dan bernegara. Politik hukum berfungsi sebagai blueprint yang mengarahkan bagaimana hukum harus dibentuk, dijalankan, dan diubah, sejalan dengan visi ideologis, konstitusional, serta kebutuhan sosial-politik suatu negara. Politik hukum mencakup beberapa dimensi penting, yaitu: pembentukan… selengkapnya
Rp 105.000
Hukum siber saat ini digunakan secara internasional yang dilandasi pemikiran bahwa cyber jika diidentikan dengan dunia maya akan menghadapi persoalan terkait dengan pembuktian dan penegakan hukumnya sangat rentan untuk diubah, disadap, dipalsukan dan dikirim keberbagai penjuru dunia dalam waktu yang relatif cepat. Sehingga dampak yang diakibatkannya pun sangat cepat dan besar. Kegiatan siber ini bersifat… selengkapnya
Rp 67.000
Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan hukum mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani proses pidana yang berdasarkan perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap anak, kelangsungan. Sistem peradikan pidana menjadi perangkat hukum dalam menanggulangi berbagai bentuk kriminalitas di masyarakat. Penggunaan sistem peradilan pidana… selengkapnya
Rp 67.000
Ketika kekuasaan memiliki batas, siapa yang menjaganya? Ketika kebebasan memiliki tanggung jawab, siapa yang menjaminnya? Pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi pintu masuk untuk memahami demokrasi dan hak asasi manusia dalam kehidupan politik modern. Buku Demokrasi dan HAM: Kekuasaan Negara, Kebebasan Warga, dan Keadilan dalam Tatanan Politik Modern membahas hubungan antara kekuasaan negara, kebebasan warga, hak asasi manusia,… selengkapnya
*Harga Hubungi CS
Buku Pengantar Hukum Indonesia ini terdiri dari tiga bagian, XIV Bab sebagai pengantar Hukum Indonesia yang pertama berisi Dasar Dasar Pokok Pengantar Hukum Indonesia, Sistem Hukum, Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Dasar-Dasar Pokok Hukum Perdata Dasar-Dasar Pokok Hukum Pidana, Dasar-Dasar Pokok Hukum Adat, Dasar-Dasar Pokok Hukum Pajak, Dasar-Dasar Pokok Hukum Lingkungan, Dasar-Dasar Pokok Hukum Agrararia, Dasar-Dasar… selengkapnya
Rp 115.000
Belum ada komentar, buka diskusi dengan komentar Anda.