Pada saat Pangeran Mangkubumi sedang bergerilya, permaisuri keduanya GKR Kadipaten sedang hamil tua. Melihat kondisinya yang lemah dan butuh istirahat, Pengeran Mangkubumi menitipkannya kepada salah satu abdinya di lereng Sindoro agar sang ratu aman. Akhirnya pada Sabtu Legi, 7 Maret 1750 di lereng Gunung Sindoro, GKR Kadipaten melahirkan anak laki-laki yang kemudian diberinama BRM Sundoro, nama ini dinisbatkan pada tempat kelahirannya di lereng Gunung Sindoro.

Selama kurang lebih lima tahun, GKR Kadipaten menyamar sebagai rakyat biasa agar tidak memancing kecurigaan VOC. Sementara Pangeran Mangkubumi masih melanjutkan pemberontakan di sisi barat Mataram seperti Yogyakarta, Begelen, dan Kedu, sedangkan Raden Mas Said bergerilya di Sukowati dan Wonogiri.

Setelah Sultan Hamengkubuwono I memboyong seluruh keluarga, kerabat, dan pendukungnya ke Yogyakarta ia memutuskan untuk tinggal di Pesanggrahan Ambarketawang Gamping sambil menunggu keratonnya selesai dibangun. Pada saat itulah GKR Kadipaten dan
BRM Sundoro diminta datang ke Ambarketawang.

BRM Sundoro naik tahta pada 2 April 1792 setelah terjadi perdebatan yang alot antara sesepuh istana dengan VOC. Setelah wafatnya Sultan Hamengkubuwono I pada 24 Maret 1792, menurut adat istiadat keraton Jawa, putra mahkota yang akan menggantikan posisi sultan yang sudah meninggal. Akan tetapi, Swargi Sultan Hamengkubuwono I pada 5 April 1774 telah menandatangani perjanjian dengan Gubernur Jenderal van de Burgh di Semarang yang isinya bahwa pergantian tahta Kesultanan Yogyakarta harus dengan persetujuan pimpinan VOC di Batavia, meskipun sudah dipersiapkan seorang putra mahkota.

Karena perjanjian tersebut maka Adipati Anom hanya boleh dilantik setelah VOC menyetujuinya dan informasi mangkatnya Hamengkubuwono I baru didengar VOC setelah residen Yogyakarta, van Rijn datang ke kantor Gubernur Pantai Timur Laut Jawa di Semarang. Baru kemudian Gubernur Pantai Timur Laut van Overstraten datang ke Yogyakarta dan diiringi oleh 600 pasukan kavaleri. Setelah berunding antara Adipati Anom Raden Mas Sundoro dan Patih Danurejo I dengan van Overstraten, VOC setuju melantik Adipati Anom BRM Sundoro sebagai sultan Yogyakarta bergelar Sultan Hamengkubuwono Ngabdurahman Sayidin Panotogomo Kalifatullah Tanah Jawa Kaping Kalih.

BACA JUGA:

Konflik 3 Kerajaan Wangsa Mataram

Pada pelantikan BRM Sundoro sebagai Sultan Hamengkubuwono II, Gubernur van Overstraten mengajukan beberapa perjanjian yang harus disetujui oleh sang sultan baru. Salah satu pasal perjanjian tersebut adalah bahwa residen sebagai wakil Belanda di Yogyakarta harus diperlakukan sejajar dengan para bangsawan dan harus duduk di kursi sebelah kanan sultan.

Di dalam hati, sultan sangat menolak hal itu karena merendahkan adat isitiadat Jawa khususnya posisi raja. Meskipun tidak setuju,
Hamengkubuwono II tidak langsung menolak pasal perjanjian tersebut karena akan menimbulkan pertumpahan darah karena van Overstraten juga membawa ratusan pasukan bersenjata lengkap.

Sultan kemudian berdiskusi dengan Patih Danurejo I untuk mencari alasan penolakan pasal tersebut. Setelah berdiskusi, Hamengkubuwono II bertemu dengan van Overstraten dan menolak pasal penghormatan residen dengan dalih hal tersebut tidak diperkenankan dalam tata upacara adat keraton. Gubernur van Overstraten kemudian menerima penolakan tersebut dan memakluminya.

Hampir semua catatan yang ditinggalkan oleh penulis Eropa mengenai Sultan Hamengkubuwono II bernuansa negatif seperti kejam, keras kepala, keji kepada keluarga, gila tahta, dan yang lainnya. Hal ini lebih dikarenakan sulitnya para penjajah untuk menundukan dan memperdaya Hamengkubuwono II untuk menuruti perintah mereka. Bahkan dia adalah satu-satunya raja Mataram yang 3 kali bertahta dalam waktu yang berbeda yaitu tahun 1792-1808, 1811-1812, dan 1825-1828 M.

Penurunan tahta tersebut karena ia melawan pemerintahan kolonial yang merurutnya melucuti kewibawaan keraton dan masyarakat Jawa. Namun diawal masa pemerintahannya situasi kondisi politik di Kesultanan Yogyakarta cenderung stabil dan kondusif. Hal ini dikarenakan VOC lebih mencari aman dengan Yogyakarta dan enggan memulai konflik baru. Menurut mereka konflik baru justru membahayakan situasi mereka sendiri karena VOC sedang dilanda kebangkrutan karena korupsi dan penurunan pendapatan.

Perkembangan wilayah yang dikuasai VOC cenderung cepat. Hal ini dikarenakan bandar-bandar pesisir Jawa dan Madura mulai ramai akan perdagangan. Tercatat menurut sensus yang dilakukan oleh VOC, Penduduk Yogyakarta dan Surakarta tahun 1795 berjumlah antara 1,4-1,6 juta jiwa, sedangkan penduduk di pesisir utara Jawa dan Madura sejumlah 1,5 juta meningkat tajam dibanding sensus tahun 1755 yang hanya sekitas 380.000-490.000 jiwa. Bertambahnya penduduk di daerah pesisir tersebut juga dikarenakan wilayah ibu kota di pedalaman yang tidak stabil akan peperangan dan konflik sehingga mereka memilih lari ke bandar-bandar pantai utara Jawa dan Madura.

Pada masa Hamengkubuwono II, Kesultanan Yogyakarta dibawanya menjadi sebuah kerajaan yang mempunyai militer yang kuat. Ia merupakan seorang raja yang mempunyai ambisi besar dan tekad kuat untuk mengusir bangsa asing yang telah merongrong kekuasaan Jawa. Tercatat pada tahun 1808 pasukan regular kesultanan sejumlah 1765 dan juga prajurit laskar yang tersebar di berbagai wilayah mancanegara kerajaan sejumlah 100.000 prajurit.

Ia juga memerintahkan pembangunan Benteng Baluwarti yang mengelilingi keraton serta memperluas dan memperdalam jagang yang mengelilinginya. Hal ini bertujuan agar serangan bangsa asing bisa dihalau dan keraton bisa selamat. Dalam perihal persenjataan, Hamengkubuwono II ini membangun pabrik meriam yang besar dan menghasilkan meriam-meriam yang digunakan untuk melindungi keraton dan dipasang di atas Benteng Baluwarti. Ia juga menanam pohon asam diantara Benteng Rustenburg dan alun-alun utara untuk menghalangi pasukan Belanda memata-matai dan mengawasi keratonnya.

Pada tanggal 19 Agustus 1799, Patih Danurejo I wafat, ia adalah patih yang sudah menemani Sultan Hamengkubuwono I dari masa pemberontakan sampai Hamengkubuwono II berkuasa. Mendengar berita kematian Danurejo I, Gubernur Pantai Timur Laut Jawa yang baru Baron van de Parkeler meminta Sultan Hamengkubuwono II untuk meneken perjanjian baru mengenai pengangkatan pepatih dalem/ rijk bestuurder yang harus dipilih dengan persetujuan VOC.

Perjanjian itu sungguh berat dilakukan karena bagi Hamengkubuwono II, pepatih dalem merupakan pejabat yang akan menjalankan roda pemerintahan di Kesultanan Yogyakarta yang tidak boleh diintervensi oleh penjajah. Perjanjian tersebut juga menyalahi adat karena pemilihan patih seharusnya menjadi wewenang langsung sultan. Setelah terjadi perdebatan alot antara Hamengkubuwono II dengan van de Parkeler akhirnya disetujui bahwa Tumenggung Mertanegara diangkat menjadi Patih kore.

Dia merupakan menantu dari Sultan Hamengkubuwono II dan juga Bupati Banyumas. Pemilihan Mertanegara sebagai patih bukan tanpa sebab, pertama ia adalah cucu dari Tumenggung Yudanegara atau Patih Danurejo I. Sebelum wafat, Danurejo I meminta agar kelak cucunya, Mertanegara, diangkat sebagai penggantinya.

Patih Danurejo II merupakan seorang yang oportunis. Meskipun ia merupakan menantu dari Sultan Hamengkubuwono II, tetapi ia tidak serta merta tunduk pada perintah sang mertua. Dia lebih suka memihak kepada VOC daripada kepada sultan karena menurutnya VOC lebih bisa menguntungkan ketimbang sang mertua. Dampak ketidaksukaan tersebut, Patih Danurejo II melakukan berbagai intrik-intrik politik yang seringkali memperkeruh stabilitas didalam keraton.

Sumber: Rizky Budi Prasetya Sulton, S.Hum., M.Han., GEGER SEPEHI DAN PENGARUH INGGRIS DI KESULTANAN YOGYAKARTA 1812-1816 M, Penerbit Manggu: Bandung.

Tags: Anti Kolonial, Benteng Rustenburg, Mataram, Pangeran Mangkubumi, Sultan Hamengkubuwono II, Tumenggung Yudanegara