PELAYANAN PUBLIK Implementasi Pelayanan Prima di Sektor Publik

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah semua perilaku ancaman, pelecehan, dan kekerasan baik secara fisik, psikologis, dan seksual antara dua orang yang terikat hubungan personal ataupun kepada anggota keluarga lain. Pelaku KDRT bisa juga merupakan mantan pasangan meskipun sudah berpisah. Dampak kekerasan dalam rumah tangga / keluarga diantaranya mengalami sakit fisik, tekanan mental, menurunnya rasa… selengkapnya

Ilmu Negara, sudah sejak lama konsep negara dibahas di berbagai kesempatan oleh para pakar. Sejak dulu hingga sekarang, konsep negara terus berkembang dan dibahas yang disesuaikan dengan perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan. Sehingga tidak heran jika banyak pengertian negara yang dikemukakan oleh pada pakar. Salah satunya yang dikelmukakan oleh Rousseau. Beliau mendefinisikan negara sebagai suatu… selengkapnya

Antropologi Ekologi sebagai kajian hubungan anatara dinamika penduduk, organisasi sosial, dan kebudayaan kelompok manusia dengan tempat mereka hidup. antropologi ekologi mencakup baik riset komparatif maupun analisis kelompok penduduk spesifik ditinjau dari perspektif sinkronis maupun diakonis. Dalam banyak hal sistem produksi merupakan mata rantai penting anatara dinamika penduduk, organisasi sosial, kebudayaan dan lingkungan. Antropologi Ekologi sebagai… selengkapnya

Orang Baduy dari Banten etnografi jul jacobs- Buku De Badoej’s, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ini dengan judul: Etnografi Jul Jacobs: Orang Baduy dari Banten merupakan bagian tulisan dokter Jul Jacobs yang menempati bagian pertama dari buku De Bodoej’s: Eene Ethnogrophische Schets, yang ia tulis dalam 11 hoofdstuk atau 11 bab. Bab 1 (Hoofdstuk… selengkapnya

Administrasi Kepegawaian merupakan pengelolaan kepegawaian yang dikaji sebagai ilmu dan seni untuk mempelajari proses penggunaan tenaga manusia, mulai dari proses penerimaan hingga pemberhentiannya. Administrasi kepegawaian melaksanakan fungsi manajerial, dan fungsi operatif. Fungsi manajerial meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian pegawai. Sedangkan fungsi operatif berkaitan dengan pengadaan, pengembangan, kompensasi, integrasi, pemeliharaan dan pemesiunan pegawai. Buku Administrasi… selengkapnya

Implementasi Kebijakan Publik – Isu rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia memang sudah menjadi isu klasik. Kualitas sumber daya manusia Indonesia bahkan masih tertinggal jauh dari negara-negara tetangga. Tentu saja bangsa Indonesia jangan berdiam diri atas keterpurukan kualitas SDM tersebut. Jika melihat fakta akan potensi yang dimiliki, sesungguhnya Indonesia bisa sangat maju. Tinggal keseriusan dan kesungguhan… selengkapnya

Konflik dalam penyelenggaraan pemerintahan sering kali menjadi tantangan yang sulit dihindari. Perbedaan kepentingan antarpegawai, tarik-menarik kebijakan, komunikasi yang tidak efektif, hingga ketegangan antara pemerintah dan masyarakat dapat memengaruhi kualitas pelayanan publik. Tidak jarang, konflik yang tidak dikelola dengan baik justru menghambat proses pembangunan, menurunkan kepercayaan masyarakat, dan menciptakan ketidakstabilan dalam organisasi pemerintahan. Kondisi ini menunjukkan… selengkapnya

Kamus Sosiologi adalah sejenis buku rujukan yang menerangkan makna kata-kata dalam ilmu sosiologi. Kamus berfungsi untuk membantu seseorang mengenal perkataan baru. Selain menerangkan maksud kata, kamus juga mempunyai pedoman sebutan, asal usul sesuatu perkataan dan juga contoh penggunaan bagi suatu perkataan. Sosiologi merupakan ilmu yang membahas perilaku sosial antar individu, antar kelompok, maupun antara individu… selengkapnya

Di tengah meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, berbagai persoalan seperti penyalahgunaan kewenangan, lemahnya pengawasan anggaran, praktik korupsi, serta rendahnya kualitas pelayanan publik masih menjadi tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, tetapi juga oleh efektivitas sistem pengawasan… selengkapnya

Berbagai kebijakan strategis nasional dalam beberapa tahun terakhir semakin menegaskan pentingnya penguatan tata kelola pemerintahan daerah dan pembangunan. Agenda hilirisasi industri berbasis sumber daya alam, transformasi birokrasi digital, penyederhanaan regulasi melalui reformasi perizinan, penguatan investasi daerah, percepatan pembangunan kawasan timur Indonesia, hingga pembangunan berorientasi keberlanjutan menuntut pemerintah daerah memiliki kapasitas kelembagaan, kepemimpinan, dan inovasi yang… selengkapnya