● online
- Akuntansi Syariah - Khristina Sri Prihatin....
- Efisiensi Perusahaan Energi di Indonesia Dampak Pa....
- Sintaksis Bahasa Indonesia - Christian A.T....
- Akuntansi Biaya: Teori dan Latihan Soal....
- Tata Kelola Lembaga Keuangan Syariah....
- Pemindahan Tanah Mekanis dan Alat Berat....
- Aqidah Islam: Menghidupkan Hidup Menjadi Lebih Hid....
- Pre-Mortem Education: Pendidikan Pra-Kematian....
Birokrasi Pelayanan Publik: Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Terpadu
| Stok | Tersedia |
| Kategori | Pemerintahan |
Birokrasi Pelayanan Publik: Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Terpadu
Birokrasi Pelayanan Publik: Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Terpadu ini menguraikan mengenai: pelayanan publik, perizinan dan nonperizinan, peranan birokrasi dalam pelayanan perizinan, hubungan birokrasi dan pelayanan publik, sistem pelayanan perizinan dan nonperizinan, bentuk organisasi pelayanan terpadu, peraturanperaturan pelayanan perizinan dan nonperizinan, standar minimal pelayanan perizinan dan nonperizinan, serta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan.
Birokrasi Pelayanan Publik: Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Terpadu
Pengarang: Waluyo Zulfikar dan Dadan Kurnia
Editor: Aep Syaiful Hamidin
Ukuran: 14,5 x 21 cm, 150 halaman
Penerbit: Manggu Makmur Tanjung Lestari
Tags: Birokrasi, pelayanan publik
Birokrasi Pelayanan Publik: Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Terpadu
| Berat | 300 gram |
| Kondisi | Baru |
| Dilihat | 1.040 kali |
| Diskusi | Belum ada komentar |
Kebijakan publik merupakan instrumen utama negara dalam menjawab berbagai persoalan masyarakat. Setiap kebijakan yang dirumuskan dan diimplementasikan akan membawa konsekuensi bagi kehidupan warga negara, baik dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, lingkungan hidup, keamanan, maupun pelayanan publik. Oleh karena itu, kualitas suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh tujuan yang ingin dicapai, tetapi juga oleh proses perumusannya,… selengkapnya
*Harga Hubungi CSPerencanaan pembangunan nasional, daerah, dan desa merupakan agenda rutin dan wajib yang sudah, sedang dan akan terus dibicarakan dan dilaksanakan di Indonesia. Semua pihak harus turut terlibat dalam proses perencanaan pengembangan. Perencanaan pembangunan desa merupakan bagian dari perencanaan pembangunan daerah, dan perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian dari perencanaan pembangunan nasional yang tidak dapat dipisahkan antara… selengkapnya
Rp 121.500 Rp 135.000Hubungan Pemerintah antara pusat dan daerah senantiasa menarik dan menjadi bahan penting untuk ditelaah karena setelah berdirinya negara Indonesia, urusan pemerintah pusat dan daerah selalu berubah-ubah, ini dapat dilihat dari perubahan Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini membuktikan bahwa masalah hubungan pusat dan daerah yang berlangsung selama ini masih mencari jati diri dalam mencapai tujuan… selengkapnya
Rp 59.000 Rp 65.000Perbandingan administrasi negara merupakan ilmu yang memiliki tujuan untuk membandingkan pola-pola administrasi dari berbagai sudut pandang, antara lain membandingkan administrasi penyelenggaraan di suatu negara misalnya bagaimana administrasi negara pra dan pasca kemerdekaan, perbandingan administrasi negara kerajaan dengan republik, dan perbandingan lainnya. Dengan adanya perbandingan administrasi negara, kita bisa mengambil manfaat dari sistem negara lain, kemudian… selengkapnya
Rp 49.800 Rp 56.160Tata kelola pemerintahan yang baik tentu memperhatikan semua aspek dalam peroses pengelolaannya. Lingkungan fisik maupun nonfisik dari pemerintahan tentu memberikan efek yang sangat signifikan terhadap jalannya roda pemerintahan. Begitu juga dengan lingkungan eksternal dan internal. Tentu ini semua akan berdampak yang sangat siginifikan, baik dikelola dengan cara yang baik maupun dengan cara yang tidak baik…. selengkapnya
Rp 80.000Kepemimpinan camat dan lurah merupakan garda terdepan penyelenggaraan pemerintahan yang berhadapan langsung dengan kebutuhan dan dinamika masyarakat. Di tengah tuntutan pelayanan publik yang semakin tinggi, pemimpin di tingkat lokal dituntut tidak hanya memahami regulasi, tetapi juga memiliki kemampuan memimpin, berkomunikasi, dan mengambil keputusan yang tepat demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang efektif dan responsif. Buku… selengkapnya
Rp 93.500Aset daerah bukan sekadar kumpulan benda mati yang tercatat dalam neraca pemerintahan. Ia adalah wujud konkret dari amanah rakyat—tanah, bangunan, kendaraan, infrastruktur, hingga kekayaan lain yang menjadi penopang denyut pelayanan publik. Dalam dirinya melekat nilai-nilai kepercayaan, tanggung jawab, dan harapan akan kesejahteraan bersama. Karena itu, pengelolaannya tidak dapat dilakukan secara serampangan, melainkan menuntut sistem administrasi… selengkapnya
*Harga Hubungi CSDalam upaya membangun birokrasi yang profesional, akuntabel, dan responsif terhadap dinamika masyarakat, pengelolaan sumber daya manusia di sektor pemerintahan menjadi elemen yang tak bisa diabaikan. Buku Tata Kelola Sumber Daya Manusia Pemerintahan hadir sebagai panduan komprehensif yang menjawab kebutuhan tersebut, dengan menawarkan perspektif yang tajam, praktis, dan relevan terhadap tantangan tata kelola aparatur sipil negara… selengkapnya
Rp 73.000Administrasi publik merupakan disiplin ilmu yang terus berkembang mengikuti dinamika masyarakat, perubahan sistem pemerintahan, serta kemajuan teknologi. Perjalanan panjang administrasi publik menunjukkan transformasi yang signifikan, mulai dari paradigma klasik yang menitikberatkan pada efisiensi birokrasi dan rasionalitas organisasi, hingga pendekatan kontemporer yang mengedepankan partisipasi publik, kolaborasi antarpemangku kepentingan, transparansi, akuntabilitas, serta tata kelola pemerintahan yang baik… selengkapnya
Rp 70.000Sumber Daya Aparatur pemerintah adalah kumpulan manusia yang mengabdi pada kepentingan negara dan pemerintahan yang berkedudukan sebagai pegawai negeri atau sering kita sebut pegawai negeri sipil/Aparatur Sipil Negara (ASN). Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum… selengkapnya
Rp 45.000 Rp 48.500



Belum ada komentar, buka diskusi dengan komentar Anda.