● online
- Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara....
- Panduan Praktikum Hematologi 2....
- Metode Pembelajaran IPA SD MI....
- Mengelola Kinerja Sistem Logistik....
- Teori Ekonomi - Christimulia Purnama....
- Panduan Praktikum Sitohistoteknologi....
- Konsep & Kompilasi Riset Membelajarkan Matematika....
- DEMOKRASI DAN HAM: Kekuasaan Negara, Kebebasan War....
Birokrasi Pelayanan Publik: Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Terpadu
| Stok | Tersedia |
| Kategori | Pemerintahan |
Birokrasi Pelayanan Publik: Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Terpadu
Birokrasi Pelayanan Publik: Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Terpadu ini menguraikan mengenai: pelayanan publik, perizinan dan nonperizinan, peranan birokrasi dalam pelayanan perizinan, hubungan birokrasi dan pelayanan publik, sistem pelayanan perizinan dan nonperizinan, bentuk organisasi pelayanan terpadu, peraturanperaturan pelayanan perizinan dan nonperizinan, standar minimal pelayanan perizinan dan nonperizinan, serta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan.
Birokrasi Pelayanan Publik: Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Terpadu
Pengarang: Waluyo Zulfikar dan Dadan Kurnia
Editor: Aep Syaiful Hamidin
Ukuran: 14,5 x 21 cm, 150 halaman
Penerbit: Manggu Makmur Tanjung Lestari
Tags: Birokrasi, pelayanan publik
Birokrasi Pelayanan Publik: Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Terpadu
| Berat | 300 gram |
| Kondisi | Baru |
| Dilihat | 1.076 kali |
| Diskusi | Belum ada komentar |
Sumber Daya Aparatur pemerintah adalah kumpulan manusia yang mengabdi pada kepentingan negara dan pemerintahan yang berkedudukan sebagai pegawai negeri atau sering kita sebut pegawai negeri sipil/Aparatur Sipil Negara (ASN). Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum… selengkapnya
Rp 45.000 Rp 48.500Hubungan Pemerintah antara pusat dan daerah senantiasa menarik dan menjadi bahan penting untuk ditelaah karena setelah berdirinya negara Indonesia, urusan pemerintah pusat dan daerah selalu berubah-ubah, ini dapat dilihat dari perubahan Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini membuktikan bahwa masalah hubungan pusat dan daerah yang berlangsung selama ini masih mencari jati diri dalam mencapai tujuan… selengkapnya
Rp 59.000 Rp 65.000Buku ‘Kebijakan Sektor Publik:Analisis, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan-kebijakan di sektor Publik’ ini merupakan panduan lengkap untuk memahami dunia kebijakan sektor publik yang tidak hanya teoretis, tetapi juga aplikatif. Pembaca akan dibawa untuk menyelami proses kompleks yang menghubungkan perencanaan kebijakan dengan dampaknya di masyarakat. Buku ini menyajikan pendekatan yang mendalam namun mudah dicerna, menjadikannya bacaan wajib… selengkapnya
Rp 81.500Perbandingan administrasi negara merupakan ilmu yang memiliki tujuan untuk membandingkan pola-pola administrasi dari berbagai sudut pandang, antara lain membandingkan administrasi penyelenggaraan di suatu negara misalnya bagaimana administrasi negara pra dan pasca kemerdekaan, perbandingan administrasi negara kerajaan dengan republik, dan perbandingan lainnya. Dengan adanya perbandingan administrasi negara, kita bisa mengambil manfaat dari sistem negara lain, kemudian… selengkapnya
Rp 49.800 Rp 56.160Kepemimpinan camat dan lurah merupakan garda terdepan penyelenggaraan pemerintahan yang berhadapan langsung dengan kebutuhan dan dinamika masyarakat. Di tengah tuntutan pelayanan publik yang semakin tinggi, pemimpin di tingkat lokal dituntut tidak hanya memahami regulasi, tetapi juga memiliki kemampuan memimpin, berkomunikasi, dan mengambil keputusan yang tepat demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang efektif dan responsif. Buku… selengkapnya
Rp 93.500Kebijakan publik merupakan instrumen utama negara dalam menjawab berbagai persoalan masyarakat. Setiap kebijakan yang dirumuskan dan diimplementasikan akan membawa konsekuensi bagi kehidupan warga negara, baik dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, lingkungan hidup, keamanan, maupun pelayanan publik. Oleh karena itu, kualitas suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh tujuan yang ingin dicapai, tetapi juga oleh proses perumusannya,… selengkapnya
*Harga Hubungi CSDi tengah meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, berbagai persoalan seperti penyalahgunaan kewenangan, lemahnya pengawasan anggaran, praktik korupsi, serta rendahnya kualitas pelayanan publik masih menjadi tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, tetapi juga oleh efektivitas sistem pengawasan… selengkapnya
*Harga Hubungi CSAset daerah bukan sekadar kumpulan benda mati yang tercatat dalam neraca pemerintahan. Ia adalah wujud konkret dari amanah rakyat—tanah, bangunan, kendaraan, infrastruktur, hingga kekayaan lain yang menjadi penopang denyut pelayanan publik. Dalam dirinya melekat nilai-nilai kepercayaan, tanggung jawab, dan harapan akan kesejahteraan bersama. Karena itu, pengelolaannya tidak dapat dilakukan secara serampangan, melainkan menuntut sistem administrasi… selengkapnya
*Harga Hubungi CSBuku yang berjudul “Lembaga Desa dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Dinamika Pembangunan” ditulis oleh Dr. H. Entang Adhy Muhtar, M.S., seorang ahli dalam bidang Ilmu Administrasi Negara. Buku ini membahas peran dan pentingnya lembaga desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, serta upaya pemberdayaan masyarakat dalam konteks pembangunan. Lembaga desa berfungsi sebagai sarana untuk menjalankan tugas dan fungsi… selengkapnya
Rp 75.000Politik anggaran merupakan suatu proses dimana terjadinya tawar-menawar antara para pelaku dalam membuat keputusan anggaran, kebijakan diekspresikan melalui proses anggaran; kelompok kepentingan yang aktif dalam pengambilan keputusan anggaran, tetapi mereka dikendalikan atau dapat dikontrol oleh persaingan antara mereka sendiri dan oleh proses anggaran yang memberikan atau menolak akses mereka untuk membuat keputusan. Politik anggaran menjadi… selengkapnya
Rp 135.000 Rp 158.200



Belum ada komentar, buka diskusi dengan komentar Anda.