● online
- Space Fortuna Casino : analyse stratégique d’un....
- Tumbuhan Berkhasiat untuk Penyakit Kuning....
- Hukum Tata Negara - Muhammad Irham dkk....
- Teori Hukum Konstitusi: Dari Konsep hingga Praktik....
- Sharia Compliance: Teori dan Aplikasinya pada Lemb....
- Asuhan Keperawatan Keluarga pada Balita dengan Pne....
- Etika, Kode Etik Profesi, dan Hukum Kesehatan....
- Tuntutan Kemerdekaan Papua: Analisis Yuridis dalam....
Birokrasi Pelayanan Publik: Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Terpadu
| Stok | Tersedia |
| Kategori | Pemerintahan |
Birokrasi Pelayanan Publik: Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Terpadu
Birokrasi Pelayanan Publik: Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Terpadu ini menguraikan mengenai: pelayanan publik, perizinan dan nonperizinan, peranan birokrasi dalam pelayanan perizinan, hubungan birokrasi dan pelayanan publik, sistem pelayanan perizinan dan nonperizinan, bentuk organisasi pelayanan terpadu, peraturanperaturan pelayanan perizinan dan nonperizinan, standar minimal pelayanan perizinan dan nonperizinan, serta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan.
Birokrasi Pelayanan Publik: Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Terpadu
Pengarang: Waluyo Zulfikar dan Dadan Kurnia
Editor: Aep Syaiful Hamidin
Ukuran: 14,5 x 21 cm, 150 halaman
Penerbit: Manggu Makmur Tanjung Lestari
Tags: Birokrasi, pelayanan publik
Birokrasi Pelayanan Publik: Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Terpadu
| Berat | 300 gram |
| Kondisi | Baru |
| Dilihat | 1.010 kali |
| Diskusi | Belum ada komentar |
Buku ‘Kebijakan Sektor Publik:Analisis, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan-kebijakan di sektor Publik’ ini merupakan panduan lengkap untuk memahami dunia kebijakan sektor publik yang tidak hanya teoretis, tetapi juga aplikatif. Pembaca akan dibawa untuk menyelami proses kompleks yang menghubungkan perencanaan kebijakan dengan dampaknya di masyarakat. Buku ini menyajikan pendekatan yang mendalam namun mudah dicerna, menjadikannya bacaan wajib… selengkapnya
Rp 81.500Perencanaan pembangunan nasional, daerah, dan desa merupakan agenda rutin dan wajib yang sudah, sedang dan akan terus dibicarakan dan dilaksanakan di Indonesia. Semua pihak harus turut terlibat dalam proses perencanaan pengembangan. Perencanaan pembangunan desa merupakan bagian dari perencanaan pembangunan daerah, dan perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian dari perencanaan pembangunan nasional yang tidak dapat dipisahkan antara… selengkapnya
Rp 121.500 Rp 135.000Konflik dalam penyelenggaraan pemerintahan sering kali menjadi tantangan yang sulit dihindari. Perbedaan kepentingan antarpegawai, tarik-menarik kebijakan, komunikasi yang tidak efektif, hingga ketegangan antara pemerintah dan masyarakat dapat memengaruhi kualitas pelayanan publik. Tidak jarang, konflik yang tidak dikelola dengan baik justru menghambat proses pembangunan, menurunkan kepercayaan masyarakat, dan menciptakan ketidakstabilan dalam organisasi pemerintahan. Kondisi ini menunjukkan… selengkapnya
*Harga Hubungi CSBuku yang berjudul “Lembaga Desa dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Dinamika Pembangunan” ditulis oleh Dr. H. Entang Adhy Muhtar, M.S., seorang ahli dalam bidang Ilmu Administrasi Negara. Buku ini membahas peran dan pentingnya lembaga desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, serta upaya pemberdayaan masyarakat dalam konteks pembangunan. Lembaga desa berfungsi sebagai sarana untuk menjalankan tugas dan fungsi… selengkapnya
Rp 75.000Hubungan Pemerintah antara pusat dan daerah senantiasa menarik dan menjadi bahan penting untuk ditelaah karena setelah berdirinya negara Indonesia, urusan pemerintah pusat dan daerah selalu berubah-ubah, ini dapat dilihat dari perubahan Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini membuktikan bahwa masalah hubungan pusat dan daerah yang berlangsung selama ini masih mencari jati diri dalam mencapai tujuan… selengkapnya
Rp 59.000 Rp 65.000Capacity building atau pengembangan kapasitas adalah proses di mana individu dan organisasi memperoleh, meningkatkan, dan mempertahankan keterampilan, pengetahuan, peralatan, dan sumber daya lain yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan mereka secara kompeten. Buku Capacity Building Aparatur Sipil Negara & Democratic Local Governance ini membahas Aparatur Sipil Negara, Capacity bilding, democratic local governance, capacity bilding Aparatur Sipil… selengkapnya
Rp 71.500Implementasi Kebijakan Publik – Isu rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia memang sudah menjadi isu klasik. Kualitas sumber daya manusia Indonesia bahkan masih tertinggal jauh dari negara-negara tetangga. Tentu saja bangsa Indonesia jangan berdiam diri atas keterpurukan kualitas SDM tersebut. Jika melihat fakta akan potensi yang dimiliki, sesungguhnya Indonesia bisa sangat maju. Tinggal keseriusan dan kesungguhan… selengkapnya
Rp 63.000 Rp 70.000Perbandingan administrasi negara merupakan ilmu yang memiliki tujuan untuk membandingkan pola-pola administrasi dari berbagai sudut pandang, antara lain membandingkan administrasi penyelenggaraan di suatu negara misalnya bagaimana administrasi negara pra dan pasca kemerdekaan, perbandingan administrasi negara kerajaan dengan republik, dan perbandingan lainnya. Dengan adanya perbandingan administrasi negara, kita bisa mengambil manfaat dari sistem negara lain, kemudian… selengkapnya
Rp 49.800 Rp 56.160Buku Organisasi dan Manajemen Pemerintahan Daerah dan Desa ini menguraikan secara lengkap akan seluruh persoalan Pemerintahan Desa dan Daerah di Indonesia mulai dari kerangka teori, regulasi, hingga implementasi terkini yang pernah ada. Buku ini memberikan gambaran yang utuh akan semua permasalahan yang terkait dengan tata kelola organisasi pemerintah daerah dan desa. Buku ini bisa menjadi… selengkapnya
Rp 112.500 Rp 125.000Buku pelayanan publik ini ditulis untuk memenuhi kebutuhan bahan bacaan dan pembelajaran bagi mahasiswa dan praktisi. Buku ini menguraikan secara teoretis dan praktis pelayanan publik sebagai panduan dalam memahami dan menerapkan prinsip-prinsip pelayanan prima oleh aparatur pemerintah dan karyawan dalam memenuhi berbagai kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Jika aparatur pemerintah dan karyawan mempraktikkan prinsip-prinsip dan kriteria… selengkapnya
Rp 81.500



Belum ada komentar, buka diskusi dengan komentar Anda.