Tata Kelola Sumber Daya Manusia Pemerintahan

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah semua perilaku ancaman, pelecehan, dan kekerasan baik secara fisik, psikologis, dan seksual antara dua orang yang terikat hubungan personal ataupun kepada anggota keluarga lain. Pelaku KDRT bisa juga merupakan mantan pasangan meskipun sudah berpisah. Dampak kekerasan dalam rumah tangga / keluarga diantaranya mengalami sakit fisik, tekanan mental, menurunnya rasa… selengkapnya

Historical Thinking adalah bagaimana proses berpikir tentang sejarah yang terjadi di masa lalu dipelajari dan dimaknai, kemudian menghubungkannya dengan peristiwa hari ini atau membuat ‘benang merah’ peristiwa istilah Prof. Mestika Zed, sehingga menjadi pelajaran untuk kehidupan yang akan datang. Ruang lingkup Historical Thinking yang dijadikan ‘rule’ dalam penulisan buku ini merupakan hasil ramuan dari beberapa… selengkapnya

Hubungan Pemerintah antara pusat dan daerah senantiasa menarik dan menjadi bahan penting untuk ditelaah karena setelah berdirinya negara Indonesia, urusan pemerintah pusat dan daerah selalu berubah-ubah, ini dapat dilihat dari perubahan Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini membuktikan bahwa masalah hubungan pusat dan daerah yang berlangsung selama ini masih mencari jati diri dalam mencapai tujuan… selengkapnya

Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan di mana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Pemberdayaan masyarakat hanya bisa terjadi apabila masyarakat itu sendiri ikut pula berpartisipasi. Agribisnis adalah bisnis berbasis usaha pertanian atau bidang lain yang mendukungnya, baik di sektor hulu maupun di hilir. Penyebutan “hulu” dan “hilir”… selengkapnya

Sumber Daya Aparatur pemerintah adalah kumpulan manusia yang mengabdi pada kepentingan negara dan pemerintahan yang berkedudukan sebagai pegawai negeri atau sering kita sebut pegawai negeri sipil/Aparatur Sipil Negara (ASN). Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum… selengkapnya

Buku Metodologi Riset Kuantitatif Bidang Pariwisata ini menjelaskan tentang gambaran umum dan urgensi riset bidang pariwisata, metodologi riset kuantitatif, landasan teori, kerangka berfikir, serta pengajuan hipotesis, populasi dan sampel, skala pengukuran dan instrumen penelitian kuantitatif, statistik untuk analisis data kuantitatif, panduan analisis dan interpretasi data dalam riset kuantitatif, analisis komparasi menggunakan software SPSS, pengarsipan proyek… selengkapnya

Buku Tri Jati Diri Paguyuban Pasundan ini ditulis sebagai media sambung rasa (silaturahim) anggota tim penulis yang notabene adalah pengurus Paguyuban Pasundan, dosen Ilmu Budaya Sunda dan Kepasundanan, sekaligus panduan mudah untuk mempelajari dan mengetahui tentang Sunda, baik dalam artian etnis dan budaya Sunda, maupun Sunda dalam konteks organisasi masyarakat Sunda berwujud Paguyuban Pasundan. Buku… selengkapnya

Buku pelayanan publik ini ditulis untuk memenuhi kebutuhan bahan bacaan dan pembelajaran bagi mahasiswa dan praktisi. Buku ini menguraikan secara teoretis dan praktis pelayanan publik sebagai panduan dalam memahami dan menerapkan prinsip-prinsip pelayanan prima oleh aparatur pemerintah dan karyawan dalam memenuhi berbagai kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Jika aparatur pemerintah dan karyawan mempraktikkan prinsip-prinsip dan kriteria… selengkapnya

Kesalahan berpikir pada hakikatnya jebakan bagi proses penalaran. Seperti rambu – rambu lalu lintas dipasang sebagai peringatan bagi para pemakai jalan di bagian-bagian yang rawan kecelakan. Dasar penalaran dalam logika ada dua, yakni penalaran deduktif dan penalaran induktif. Penalaran deduktif atau sering juga disebut logika deduktif, adalah penalaran yang membangun atau mengevaluasi argumen deduktif. Logika… selengkapnya

Pembangunan yang tidak berorientasi pada kesejahteraan publik akan kehilangan legitimasi sosial dan bisa memicu krisis sosial-politik. Oleh karena itu, kesejahteraan publik harus menjadi poros utama dari setiap kebijakan pembangunan, dalam kerangka negara hukum yang demokratis dan berkeadilan. Buku ini membahas semua hal atau perkara yang berkaitan dengan pembangunan kesejahteraan publik. Semuanya dikupas secara tuntas, rinci,… selengkapnya