Sepanjang sejarah nasional Indonesia, pendidikan telah menjadi pemikiran utama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan kecerdasan masyarakat Indonesia. Tercatat salah satu tokoh pendidikan yaitu Ki Hajar Dewantara dengan konsep pendidikannya yaitu tut wuri handayani, ing madyo mangunkarso, ing ngarso sung tulodo. Konsep pendidikan yang disampaikan oleh beliau merupakan landasan dalam memerangi kebodohan dan kemiskinan di Indonesia.

Pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantoro tidak hanya terputus sampai di situ saja, tetapi tetap diperjuangkan oleh para pendiri bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Hal ini tertuang dalam konstitusi tertinggi negara Republik Indonesia yaitu UndangUndang Dasar (UUD) 1945, pembukaan alinea keempat, dan batang tubuh Pasal 31. Pembukaan UUD 1945 alinea keempat menjabarkan bahwa salah satu tujuan nasional Indonesia, yaitu “…mencerdaskan kehidupan bangsa….” Tujuan ini mengindikasikan bahwa dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dilakukan melalui pendidikan, selanjutnya Pasal 31 ayat (1) sampai ayat (5), berbunyi:

1. Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan;
2. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya;
3. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang.
4. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurangkurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
5. Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

BACA JUGA:

Peserta Didik dan Tenaga Pendidik: Peran dan Fungsinya dalam Pendidikan Nasional

Berdasarkan UUD 1945, baik dalam pembukaan maupun dalam batang tubuh jelas terlihat komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan dan mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia melalui pendidikan dengan menyatakan bahwa pendidikan merupakan hak setiap warga negara Indonesia dan pemerintah memiliki kewajiban membiayai, menyelenggarakan, mengusahakan sistem pendidikan dan memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD.

Jelas terlihat bahwa pemerintah menyadari peran strategis dari pendidikan. Dalam upaya mencapai tujuan nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan memiliki akhlak mulia maka diperlukan pendidikan yang bermutu. Pendidikan bermutu memiliki definisi yang sangat luas dan sulit untuk diartikan secara definitif.

Mutu adalah sebuah konsep atau istilah yang digunakan di segala aspek kehidupan. Definisi mutu adalah suatu hal yang sangat sulit dijelaskan melalui kata-kata atau sangat sulit untuk dinyatakan secara definitif, namun ketika seseorang melihat segala sesuatu yang sempurna maka secara spontan kata mutu terlontar, misalnya “wah…bagus sekali pasti mutunya luar biasa” dan berbagai macam ungkapan atau contoh yang bisa dicantumkan.

Pada awalnya istilah mutu dipakai dalam organisasi yang bersifat mencari keuntungan. Istilah mutu pertama kali disampaikan oleh Deming, seorang pakar mutu Amerika yang pertama kali menerapkan konsepnya pada perusahaan di Jepang. Menurut Deming mengenalkan pendekatan untuk mengarahkan para pekerja yang disebut system of profound knowledge (SPK), yaitu sebuah sistem yang bertujuan melihat pada tujuan operasional sebuah organisasi dan mempertimbangkan politik dan lingkungan untuk mencapai mutu.

Sumber: Suryawahyuni Latief & Yulfi Alfikri Noer, Manajemen Tenaga Pendidik Anak Usia Dini: Upaya Percepat Pendidikan Bermutu, 2021, Penerbit Manggu: Bandung.

Tags: Pendidikan Bermutu, Suryawahyuni Latief, Yulfi Alfikri Noer