● online
- Landasan Pendidikan Kajian Teoritis dari Berbagai ....
- Orang Baduy dari Banten, Etnografi Jul Jacobs De B....
- Sosiologi Pemberdayaan Masyarakat Pelaku Agribisni....
- PENGANTAR BIOSTATISTIK: Penerapan Biostatistik dal....
- Audit Berbasis Risiko Tahapan Penugasan Audit Inte....
- Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya....
- Pembelajaran IPS SD/MI....
- HARMONI KELUARGA BEDA AGAMA: Komunikasi Antarkelua....
Desentralisasi dalam Sistem Pemerintahan dan Pembangunan Daerah
Rp 75.000| Stok | Tersedia |
| Kategori | Pemerintahan |
Desentralisasi dalam Sistem Pemerintahan dan Pembangunan Daerah
Berbagai kebijakan strategis nasional dalam beberapa tahun terakhir semakin menegaskan pentingnya penguatan tata kelola pemerintahan daerah dan pembangunan.
Agenda hilirisasi industri berbasis sumber daya alam, transformasi birokrasi digital, penyederhanaan regulasi melalui reformasi perizinan, penguatan investasi daerah, percepatan pembangunan kawasan timur Indonesia, hingga pembangunan berorientasi keberlanjutan menuntut pemerintah daerah memiliki kapasitas kelembagaan, kepemimpinan, dan inovasi yang semakin adaptif. Dalam konteks inilah, desentralisasi bukan sekadar pembagian kewenangan administratif, melainkan instrumen strategis untuk meningkatkan daya saing nasional melalui penguatan kapasitas daerah.
Buku ini disusun untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai hubungan antara desentralisasi, politik lokal, administrasi publik, serta pembangunan daerah dalam perspektif konseptual teoritik maupun empiris. Pembahasan diawali dengan evolusi paradigma politik dan administrasi publik sebagai fondasi memahami perubahan sistem pemerintahan.
Selanjutnya, buku mengulas dinamika politik lokal, hubungan pusat dan daerah, desentralisasi asimetris, otonomi daerah, daerah otonom baru, demokrasi lokal melalui pilkada, hingga isu-isu kontemporer seperti oligarki, desentralisasi fiskal, investasi daerah, pembangunan berkelanjutan, hilirisasi sektoral, serta masa depan tata kelola pemerintahan daerah di era digital.
Setiap bab dirancang agar tidak hanya menjelaskan konsepkonsep akademik, tetapi juga mengaitkannya dengan realitas penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Oleh karena itu, pembaca akan menemu kan berbagai analisis mengenai dinamika kebijakan nasional, tan tang an implementasi di daerah, serta peluang reformasi yang dapat memper kuat efektivitas desentralisasi dalam menjawab kebutuhan masyarakat.
Dengan pendekatan tersebut, buku ini diharapkan mampu menjadi jembatan antara teori dan praktik, sehingga memberikan perspektif yang utuh mengenai bagaimana pemerintahan daerah seharusnya dikelola di tengah perubahan zaman.

DESENTRALISASI DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
Penyusun:
Prof. Dr. Drs. H. Entang Adhy Muhtar, M.S.
Penyunting: Aep Syaiful Hamidin
Penata Sampul: Ripqi Zulfikor
Penata Aksara: Sy.
Penerbit: MANGGU MAKMUR TANJUNG LESTARI
Cet. I, 2026
218 hlm.; 15,5 cm × 24 cm
Desentralisasi dalam Sistem Pemerintahan dan Pembangunan Daerah
| Berat | 300 gram |
| Kondisi | Baru |
| Dilihat | 116 kali |
| Diskusi | Belum ada komentar |
Tata kelola pemerintahan yang baik tentu memperhatikan semua aspek dalam peroses pengelolaannya. Lingkungan fisik maupun nonfisik dari pemerintahan tentu memberikan efek yang sangat signifikan terhadap jalannya roda pemerintahan. Begitu juga dengan lingkungan eksternal dan internal. Tentu ini semua akan berdampak yang sangat siginifikan, baik dikelola dengan cara yang baik maupun dengan cara yang tidak baik…. selengkapnya
Rp 80.000Kebijakan publik merupakan instrumen utama negara dalam menjawab berbagai persoalan masyarakat. Setiap kebijakan yang dirumuskan dan diimplementasikan akan membawa konsekuensi bagi kehidupan warga negara, baik dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, lingkungan hidup, keamanan, maupun pelayanan publik. Oleh karena itu, kualitas suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh tujuan yang ingin dicapai, tetapi juga oleh proses perumusannya,… selengkapnya
*Harga Hubungi CSBirokrasi Pelayanan Publik: Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Terpadu ini menguraikan mengenai: pelayanan publik, perizinan dan nonperizinan, peranan birokrasi dalam pelayanan perizinan, hubungan birokrasi dan pelayanan publik, sistem pelayanan perizinan dan nonperizinan, bentuk organisasi pelayanan terpadu, peraturanperaturan pelayanan perizinan dan nonperizinan, standar minimal pelayanan perizinan dan nonperizinan, serta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan…. selengkapnya
*Harga Hubungi CSBuku Sistem pemerintahan desa di Indonesia membahas sejarah desa, kedudukan, kewenangan dan dinamika yang melingkupi desa, susunan pemerintahan desa, mekanisme politik pemerintahan desa, dana desa dan sumber pendanaan desa, pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat, dan kontemplasi permasalahan kontemporer pemerintahan desa. Susunan pemerintahan desa berbicara mengenai struktur organisasi dan fungsi kelembagaan desa mulai dari Kepala Desa,… selengkapnya
Rp 70.000 Rp 81.000Hubungan Pemerintah antara pusat dan daerah senantiasa menarik dan menjadi bahan penting untuk ditelaah karena setelah berdirinya negara Indonesia, urusan pemerintah pusat dan daerah selalu berubah-ubah, ini dapat dilihat dari perubahan Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini membuktikan bahwa masalah hubungan pusat dan daerah yang berlangsung selama ini masih mencari jati diri dalam mencapai tujuan… selengkapnya
Rp 59.000 Rp 65.000Politik anggaran merupakan suatu proses dimana terjadinya tawar-menawar antara para pelaku dalam membuat keputusan anggaran, kebijakan diekspresikan melalui proses anggaran; kelompok kepentingan yang aktif dalam pengambilan keputusan anggaran, tetapi mereka dikendalikan atau dapat dikontrol oleh persaingan antara mereka sendiri dan oleh proses anggaran yang memberikan atau menolak akses mereka untuk membuat keputusan. Politik anggaran menjadi… selengkapnya
Rp 135.000 Rp 158.200Dalam upaya membangun birokrasi yang profesional, akuntabel, dan responsif terhadap dinamika masyarakat, pengelolaan sumber daya manusia di sektor pemerintahan menjadi elemen yang tak bisa diabaikan. Buku Tata Kelola Sumber Daya Manusia Pemerintahan hadir sebagai panduan komprehensif yang menjawab kebutuhan tersebut, dengan menawarkan perspektif yang tajam, praktis, dan relevan terhadap tantangan tata kelola aparatur sipil negara… selengkapnya
Rp 73.000Perbandingan administrasi negara merupakan ilmu yang memiliki tujuan untuk membandingkan pola-pola administrasi dari berbagai sudut pandang, antara lain membandingkan administrasi penyelenggaraan di suatu negara misalnya bagaimana administrasi negara pra dan pasca kemerdekaan, perbandingan administrasi negara kerajaan dengan republik, dan perbandingan lainnya. Dengan adanya perbandingan administrasi negara, kita bisa mengambil manfaat dari sistem negara lain, kemudian… selengkapnya
Rp 49.800 Rp 56.160Implementasi Kebijakan Publik – Isu rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia memang sudah menjadi isu klasik. Kualitas sumber daya manusia Indonesia bahkan masih tertinggal jauh dari negara-negara tetangga. Tentu saja bangsa Indonesia jangan berdiam diri atas keterpurukan kualitas SDM tersebut. Jika melihat fakta akan potensi yang dimiliki, sesungguhnya Indonesia bisa sangat maju. Tinggal keseriusan dan kesungguhan… selengkapnya
Rp 63.000 Rp 70.000Konflik dalam penyelenggaraan pemerintahan sering kali menjadi tantangan yang sulit dihindari. Perbedaan kepentingan antarpegawai, tarik-menarik kebijakan, komunikasi yang tidak efektif, hingga ketegangan antara pemerintah dan masyarakat dapat memengaruhi kualitas pelayanan publik. Tidak jarang, konflik yang tidak dikelola dengan baik justru menghambat proses pembangunan, menurunkan kepercayaan masyarakat, dan menciptakan ketidakstabilan dalam organisasi pemerintahan. Kondisi ini menunjukkan… selengkapnya
Rp 73.000

Belum ada komentar, buka diskusi dengan komentar Anda.