Pembangunan dan pemberdayaan adalah dua frase yang hingga kini masih terus dalam pergulatan pemikiran dan implementasi. Dalam wacana global bisa jadi kedua frase tersebut sengaja “dipelihara” agar negara-negara kapitalis (donor) tetap dapat membisniskan uangnya sehingga mereka tetap akan mendapatkan profit. Apakah Negara-negara berkembang telah menyadari kemungkinan hal tersebut?

Sedangkan dalam kerangka nasional, pembangunan dan pemberdayaan seringkali dibedakan, bahwa pemberdayaan adalah “baju baru” dari yang namanya pembangunan. Dikatakan baju baru karena praktik-praktik penyelenggaraan program pembangunan dengan apa yang dinamakan pemberdayaan seringkali idem ditto. Apalah artinya konsep atau “nama/istilah” yang berbeda jika prakteknya sama
saja?

Inilah sebenarnya yang menjadi problem sehingga negara-negara maju berkepentingan agar negara berkembang tetap menjadi negara berkembang, dan kaum borjuis di dalam negeri yang bekerja sama dengan pemegang kekuasaan berkepentingan agar program pembangunan atau pemberdayaan tetap ada, sehingga ketidakberdayaan masyarakat justru menguntungkan bagi kaum pemilik modal dan penguasa di dalam negeri.

BACA JUGA:

Pelaksanaan Pembangunan Desa

Dalam konteks pemberdayaan desa, seperti apa posisi dan peran desa sesungguhnya? Apakah desa berposisi sebagai anak tangga yang paling bawah dalam struktur pemerintahan? Atau, desa benar-benar sudah menjadi “halaman depan” sebuah bangunan rumah yang bernama Republik Indonesia?

Sungguh tidak terlalu mudah untuk menjelaskan dan apalagi menjawab dua pertanyaan di atas, terutama karena dalam beberapa literatur dan bahkan perundangan, desa masih diposisikan sebagai anak tangga terendah, sehingga otonomi desa dan kemandiriannya terbebani oleh pemerintahan supra desa.

Di sisi lain, semua pihak mengetahui dengan persis bahwa desa merupakan lembaga yang paling depan dan paling dekat dengan denyut kehidupan masyarakat. Asumsinya, jika desa telah disadari sebagai pemerintahan yang terdekat dengan masyarakat, maka sesungguhnya desa harus dikelola oleh orang-orang yang lebih berkualitas dengan segala sarana dan prasarana yang jauh lebih baik.

Buku Lembaga Desa dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Dinamika Pembangunan yang dikarang oleh Prof. Dr. H. Entang Adhy Muhtar, M.S layak Anda baca. Buku tersebut mencoba “menjelajahi” lembaga desa dan dinamika pembangunan dalam bentang pasang surut pemikiran dan realitasnya.

Ada semangat akademik yang diperlihatkan oleh penulis buku tersebut bahwa pemberdayaan lembaga desa adalah sesuatu yang strategis dan jika pemberdayaan ini dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen maka desa akan mengalami kebangkitannya.

Tentu saja setiap kita patut mengembangkan optimisme, termasuk optimisme dalam menjadikan desa sebagai kawasan pembangunan yang paling strategis jika negara ini berharap menjadi lebih baik di masa yang akan datang.

Tinggal kemudian, apakah orang-orang besar dan sukses yang senang “mengaku diri sebagai orang desa” itu memiliki kesadaran untuk memajukan desanya, atau sebaliknya?

Prof. Dr. Dede Mariana, M.Si.
* Penulis adalah Guru Besar Universitas Padjadjaran

Tags: lembaga desa, Mendorong Kebangkitan Desa